SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO–Warga Semanggi, Pasar Kliwon yang menempati bantaran Sungai Bengawan Solo mendesak pembubaran kelompok kerja (pokja) yang menangani relokasi bantaran. Desakan pembubaran itu mengingat kinerja pokja dalam menyetorkan data warga yang menempati tanah negara (TN) di bantaran tak valid.
“Dari dulu warga sebenarnya meragukan data yang disetorkan oleh pokja ke Pemkot. Masak pokja mendata nama warga tapi tidak ada orangnya, kan lucu. Lebih baik dibubarkan saja,” papar koordinator warga bantaran, Nusa Aksara, saat ditemui solopos.com, di rumahnya, Jumat (13/9/2013).
Nusa berani mengatakan hal tersebut lantaran tidak ada satupun warga Semanggi yang menempati bantaran mengetahui nama tersebut. Nama yang disebutkan Nusa yakni Wahyu Ponco Adisusilo. Dimana warga yang tercatat dalam data pokja beralamat di Semanggi RT 005/RW 003.
“Itu di RT saya. Tapi saya tidak mengenal nama itu. Kalau ada warga yang namanya itu, pasti saya kenal,” papar warga Semanggi RT 005, Joko Wahyono, menegaskan kesaksian tidak ada warga tersebut.
Selain keakuratan data yang diajukan pokja diragukan, Nusa juga tidak habis pikir dengan warga Semanggi yang menempati tanah hak milik (HM) turut tercatat sebagai penerima bantuan relokasi karena menempati tanah negara.
Sebagaimana diketahui, warga yang menempati tanah negara bakal mendapatkan dana bantuan hibah dari pemerintah dengan nilai total Rp22 juta/ kepala keluarga.
“Saya mengajukan sembilan warga Semanggi (yang menempati tanah negara di bantaran) itu sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, pokja kok berani menunjukkan data yang lebih dari itu. Ini sebenarnya ada permainan apa? Anehnya dari Bapermas P3A dan KB juga langsung menyetujui,” jelas dia.
Pihaknya menyayangkan langkah Pemkot yang terlalu yakin dengan data pokja. Padahal perlu dilakukan kroscek ulang untuk keakuratan sebuah data.
“Anehnya lagi, ada warga yang menempati area Kentheng Silir juga tercatat sebagai warga bantaran yang menempati tanah negara. Apa ini bisa dipertanggungjawabkan,” timpal warga lainnya, Supardi.
Menurutnya, sebagian warga menduga ada permainan dalam proses relokasi bantaran Sungai Bengawan Solo. “Bisa jadi ada kompensasi uang setelah dana bantuan itu cair,” papar dia.
Sementara itu, koordinator Pokja Semanggi Pasar Kliwon, Parno, saat didatangi Espos di rumahnya tidak ada. Saat dihubungi Espos, Parno mengaku sedang ada rapat. ”Maaf, saya sedang ada rapat di DPRD. Nanti saja,” paparnya singkat.
Sebelumnya, kalangan DPRD menilai perlu ada verifikasi ulang terkait warga penerima bantuan hibah yang disinyalir tidak tepat sasaan.