Warga bantaran tawarkan tukar guling

Solo (Espos)–Warga bantaran Semanggi Pasar Kliwon melontarkan tawaran tukar guling atas tanah mereka. Menariknya, tukar guling yang mereka inginkan ialah antara tanah yang mereka diami saat ini dengan tanggul yang masih berdiri di sisi barat permukiman mereka.

Caranya cukup dengan mengalihkan tanggul ke sisi timur permukiman warga. “Solusi seperti ini, semua warga setuju,” tegas Koordinator Solidaritas Korban Banjir Bantaran (SKoBB) Agus Sumaryawan kepada Espos di kediamannya, Minggu (1/8).

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Agus menilai, jika  tanah bantaran yang dimaksud ialah yang berdiri di sisi timur tanggul seberapa pun luasnya, maka warga secara tegas menolak. Namun, jika yang dimaksud tanah bantaran ialah lahan yang berada di sepanjang 20 meter bibir sungai Bengawan Solo, maka warga menerimanya. “Kalau semua tanah di sisi timur tanggul dianggap bantaran, tentu kami dirugikan. Sebab, tanah di sana masih memiliki luas berhektar-hektar,” terangnya.

Solusi yang ditawarkan warga tersebut dinilai akan mampu membantu Pemkot dalam penyediaan anggaran relokasi hak milik. Di sisi lain, juga akan memperlancar sejumlah program pemerintah yang sampai saat ini terus menuai perlawanan warga Semanggi dan Sangkrah, mulai relokasi, urban forest, hingga pelebaran dan peninggian tanggul. “Kami sudah sampaikan ini secara diam-diam kepada tangan kanan Walikota. Mereka masih akan mengkajinya,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Yob S Nugroho belum bisa memberikan komentar lebih jauh. Namun, secara umum program Pemkot maupun pusat ialah dilakukan secara bertahap. Saat ini, terangnya, yang menjadi perhatian ialah membereskan hunian-hunian di tanah negara yang menjamur di kawasan tanggul. “Jadi, rumah-rumah hak milik memang belum kami prioritaskan,” terangnya.

Jika persoalan tanah negara sudah kelar, langkah selanjutnya ialah mengurusi hunian-hunian di sisi timur tanggul yang memiliki bukti kepemilikan tanah. “Nah, yang terjadi saat ini kan ruwet. Baru mengurusi hunian di tanah negara, warga hak milik ikut-ikutan menolak proyek pelebaran tanggul,” paparnya.

asa