SOLOPOS.COM - ILUSTRASI (Dwi Prasetya/JIBI/SOLOPOS)
WONOGIRI-Kalangan legislatif mengimbau warga Desa Pidekso dan desa di sekitarnya yang berpotensi tenggelam oleh rencana pembangunan Waduk Pidekso, agar cermat dalam mengisi kuisioner dari tim survei. Sebab, kuisioner itu akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam memutuskan jadi atau tidaknya pembangunan waduk tersebut.
Pasalnya, kuisioner itu berisi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan Resetlement Action Plan (larap) atau rencana kerja pengadaan tanah. “Kami ingin warga tegas menolak pembangunan waduk jika kompensasi yang akan diberikan belum jelas. Karena penentuan pembangunan waduk itu berada di tangan warga,” kata salah seorang anggota DPRD Wonogiri, Ngadiyono, Minggu (29/7/2012).
Ia juga berharap segera ada kejelasan mengenai rencana pemberian kompensasi kepada warga yang berpotensi kehilangan rumah. Jika tidak jelas, lanjut dia, warga akan rugi dua kali lipat karena harus kehilangan tempat tinggal, sedangkan kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan pengorbanan mereka.
Ngadiyono juga mengaku sering menerima keluhan dari warga Desa Pidekso terkait rencana pembangunan waduk tersebut. “Orang-orang yang tidak sepakat dengan rencana pembangunan itu malah dianggap provokator. Padahal, mereka hanya ingin meminta kejelasan terkait kompensasi yang akan mereka terima,” imbuhnya.
Di sisi lain, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah asal Wonogiri, Joko Purnomo, meminta agar rencana pembangunan waduk Pidekso dikaji ulang. Menurutnya, saat musim kemarau banyak waduk di Wonogiri yang kekeringan sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat.
“Sebaiknya DPRD Wonogiri bersikap aktif untuk kepentingan masyarakat. Kalau perlu, dibentuk tim survei tandingan untuk mengkaji secara riil sikap warga. Sehingga DPRD memiliki data yang sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya. Sebab, pembangunan waduk tersebut memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.
