Solopos.com, KARANGANYAR — Warga Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar yang terdampak pembangunan Bendungan Jlantah kembali mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembebasan tanah mereka. Warga mendesak urusan ganti rugi lahan selesai awal 2023.
Salah satu warga Desa Tlobo yang terdampak proyek Bendungan Jlantah, Sutris, mengatakan ia dan warga lain sudah menunggu pembebasan lahan sejak 2018. Lahannya seluas 1.800 meter persegi tak bisa lagi ditanami sejak megaproyek itu dilaksanakan. Sutri mengaku rugi secara materi.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Lahan saya produktif, tapi karena kena proyek kan tidak bisa dipakai lagi, tidak menghasilkan lagi. Dulu saya beternak juga, ada kandangnya di sana. Kami mengalami kerugian secara mental dan materi karena masalah ganti rugi lahan kami tidak selesai-selesai,” keluhnya, Sabtu (10/12/2022).
Oleh sebab itu, ia meminta kepada pihak terkait agar segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan warga yang terdampak pembangunan proyek nasional tersebut paling lambat awal 2023.
Ia membandingkan dengan proyek pembangunan Bendungan Bener di Purworejo yang lebih cepat dalam penuntasan pembebasan lahannya. “Di Bendungan Bener Purworejo sekarang ini pembangunan fisik 20% dan pembebasan lahan 90 persen. Sedangkan di bendungan Jlantah 4 tahun pembangunan 45% dan pembebasan lahan baru 40%. Kami juga mengharapkan Pak Presiden [Joko Widodo] meninjau ke proyek untuk melihat perkembangan di sini,” lanjutnya.
Baca Juga: BPN Karanganyar Targetkan Pembebasan Lahan Bendungan Jlantah Klir Oktober 2023
Warga pemilik lahan lainnya, Kus, mengaku memiliki 5.000-6.000 meter persegi tanah di blok 19 yang terdampak pembangunan Bendungan Jlantah tersebut. Tanah ini ditanami beragam tanaman seperti kaliandra (bahan pakan ternak), bambu, akasia, sengon, sonokeling, randu, dan cengkeh yang kini tidak dapat diambil manfaatnya. Sebab, sebagian lahan tersebut sudah kena uruk tanah dari blok 17.
Oleh karena itu, ia mendesak pihak terkait menyelesaikan pembebasan lahan secepatnya. Hal ini juga sesuai dengan permintaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau progres pembangunan bendung tersebut, 13 November 2022.
“Harapan kami pembebasan lahan bisa segera terealisasi semua seperti permintaan Pak Menteri PUPR ketika berkunjung ke sini 13 November 2022. Yaitu agar pembebasan lahan bisa diselesaikan awal 2023, bukan akhir 2023. Ini sudah empat tahun lho sejak awal sosialisasi bendungan ini,” kata dia.
Baca Juga: Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Bendungan Jlantah di Karanganyar Belum Klir
800 Bidang Terdampak
Sebelumnya diberitakan, Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Karanganyar mempercepat proses pembebasan lahan warga terdampak proyek Bendungan Jlantah di Kecamatan Jatiyoso. ATR/BPN Karanganyar menargetkan pembebasan lahan Bendungan Jlantah klir Oktober 2023.
Kepala Kantor ATR/BPN Karanganyar, Aris Munanto, mengatakan saat ini dari sekitar 800 bidang tanah yang terpakai dalam proyek nasional itu baru 370 bidang atau 36 persen yang tuntas pembebasannya. Masih ada sekitar 500 bidang yang belum selesai. Cara yang akan ditempuh adalah mendata secara menyeluruh lahan yang terkena proyek.
“Sampai hari ini baru 36% atau sekitar 370 bidang yang sudah selesai dari 800 bidang yang ada. Kami Rabu [7/12/2022] mau presentasi atau pemaparan di Kantor Wilayah Jawa Tengah. Bulan ini mulai progres lagi untuk pendataan fisik dan yuridis,” ujarnya, Selasa (6/12/2022) di kantornya.
Baca Juga: Penyelesaian Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar Dipercepat
Menurutnya, dengan pendataan menyeluruh ini proses pembebasan lahan akan lebih cepat. Pendataan ini meliputi lahan di dua desa yang terdampak proyek, yakni Desa Tlobo dan Desa Karangsari.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
