SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilu/pilkada. (Solopos/dok)
Solopos.com, WONOGIRI — Sejumlah warga Wonogiri berharap pilkada tak ditunda dan tetap digelar pada 9 Desember 2020. Alasannya, agar paslon terpilih bisa segera dilantik dan bisa langsung menangani Covid-19.
Mereka khawatir pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tak bisa optimal menangani Covid-19 lantaran kewenangannya terbatas, jika pilkada ditunda. Jika pilkada ditunda pun tak menjamin wabah Covid-19 bakal sirna pada tahun depan.
Warga Dusun Batu Tengah RT 002/RW 011, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Wonogiri, Wiyono, 61, menyatakan tak setuju jika pilkada ditunda. Menurut pedagang pakaian Pasar Bung Karno Baturetno itu penundaan pilkada membuat posisi kepala daerah diisi Plt.
BST Gratis Koridor 1 & 2 Meluncur Akhir Oktober 2020
BST Gratis Koridor 1 & 2 Meluncur Akhir Oktober 2020
Pasalnya, masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat segera berakhir. Posisi kepala daerah diisi Plt. bakal lebih lama jika regulasi mengharuskan cabup petahana cuti. Dia menilai hal tersebut justru bisa membuat penanganan Covid-19 di daerah tak bisa optimal lantaran kewenangan Plt berbeda dengan kewengan kepala daerah definitif.
“Lebih baik tetap digelar 9 Desember agar paslon terpilih bisa segera dilantik. Dengan begitu kepala daerah bisa langsung fokus menangani Covid-19,” kata Wiyono, Senin (21/9/2020).
“Memang tidak bisa dimungkiri pilkada di tengah pandemi Covid-19 mungkin akan membuat banyak orang enggan pergi ke TPS, karena khawatir tertular Covid-19. Tapi jika ditunda pun tidak ada jaminan Covid-19 akan hilang. Kalau ditunda, mau ditunda sampai kapan. Toh tidak ada yang bisa memprediksi kapan Covid-19 akan hilang,” imbuh Wiyono.
Terpisah, petani warga Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Rusdiyanto, menyatakan hal senada. Menurut dia penundaan pilkada justru membuat penanganan Covid-19 kurang optimal. Pasalnya, penanganannya akan dipimpin Plt. atau penjabat (Pj) bupati yang dia nilai memiliki kewenangan terbatas.
Pakai Sabu, Janda Cantik Mantan Istri Pengusaha Ini Dibekuk Polisi
Dia memandang lebih baik pilkada sesuai jadwal dengan catatan perlu pemetaan zona risiko penularan Covid-19 terlebih dahulu. Peta itu sebagai pedoman pelaksanaan tahapan kampanye hingga pemungutan suara.
“Misalnya zona hijau, kuning, merah atau lainnya. Jadi, penyelenggara akan tahu apa yang harus dilakukan,” kata Rusdiyanto.
Seperti diketahui, sejumlah pihak meminta pemerintah menunda pilkada. Hal itu karena Covid-19 masih mewabah. Bahkan, para penyelenggara di tingkat pusat dan daerah pun sudah terteluar Covid-19.