Waspada! 2022 Solo Krisis Air

Solo diprediksi alami krisis air dengan kondisi terparah pada 2022.

Solopos.com, SOLO – Masalah terbesar yang dihadapi masyarakat Kota Solo saat ini hingga masa mendatang adalah ketersediaan air bersih. Bahkan, menurut data dari Pemerintah Pusat, warga Solo terancam tak bisa mandi lagi pada 2022.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Solo, Abdullah A.A. saat ditemui wartawan di kantor DPRD setempat, Selasa (13/9/2016). Informasi itu ia dapat dari pegawai Pemerintah Pusat yang pernah melakukan sosialisasi wacana pipanisasi air dari Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri ke Solo beberapa tahun lalu.

Sayangnya, wacana itu sampai sekarang belum terealisasi. Di sisi lain, kata dia, berbagai solusi yang coba diupayakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Solo hingga kini belum membuahkan hasil.

“Solusi jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan air adalah menunggu realisasi wacana pipanisasi dari Pemerintah Pusat yang dapat mengalirkan air dari Waduk Gajah Mungkur langsung ke Kota Solo. Air itulah yang bisa dikelola PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar politikus Partai Hanura tersebut.

Pernyataan itu berkaitan dengan keluhan warga Losari, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, yang sudah lebih dari sepekan terakhir tak mendapat aliran air PDAM. Ia menilai hal itu menjadi dilema banyak pihak karena permasalahan terbesar adalah ketersediaan air yang dikelola PDAM.
“Warga sudah menyampaikan agar mendapat dispensasi berhenti berlangganan untuk sementara hingga aliran air PDAM keluar. Tapi itu tidak bisa,” terang dia.

Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto, tak bisa berkomentar banyak tentang kesulitan air yang dialami warga Losari. Alasannya, masyarakat di sekitar tempat tinggalnya di Tegal Kuniran, Jebres, juga sudah tiga bulan terakhir tak teraliri air PDAM.

“Masyarakat di daerah saya memanfaatkan sumur dalam yang dibangun atas dana Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu sehingga mereka tidak mengalami ketergantungan dengan PDAM,” ujarnya kepada wartawan, Selasa.
Ia menyatakan masyarakat harus memahami kondisi PDAM Solo. PDAM tak punya sumber air yang bisa diolah. Sementara ini, PDAM mengolah air dari Sumber Cokro di Klaten dan air dari Sungai Bengawan Solo.

“Tapi air Bengawan Solo itu kotornya minta ampun. Banyak sampah dan limbah. Kemudian kalau musim kemarau, debitnya tidak cukup. PDAM juga kena pembatasan karena air dari Bengawan Solo banyak dimanfaatkan untuk irigasi pertanian,” papar dia.

Ia menilai otonomi daerah membuat ego sektoral dari masing-masing pemerintah daerah di sekitar Solo semakin menjadi. PDAM sudah melobi Klaten, Boyolali dan Karanganyar agar mau mengalirkan air ke Solo. Tapi upaya itu belum sesuai harapan.

Ketua Komisi II DPRD Solo, Y.F. Sukasno, angkat bicara tentang permasalahan PDAM. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta dalam Rangka Penyelesaian Hutang kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas tersebut menjelaskan penghapusan utang PDAM diharapkan memberi kesempatan kepada PDAM untuk menggunakan dana yang ada untuk menambah produksi air untuk warga.

“Air yang diproduksi PDAM belum sesuai dengan jumlah pelanggan. Produksinya masih kecil. Apalagi cost [biaya] produksi PDAM belum besar dari harga jual. Kalau mau fair harganya seharusnya lebih tinggi,” terang dia, Selasa.
Ia bisa memahami keluhan dari masyarakat Losari dan daerah lain yang tak mendapat pasokan air secara lancar dari PDAM. Tetapi, masyarakat diharap memahami kondisi serba sulit yang dialami PDAM.

“Tugas utama PDAM adalah mencari sumber air baru agar kebutuhan air pelanggan bisa terpenuhi. Terlepas dari kendala teknis, seluruh produksi memang kurang ,” ujarnya.