SOLOPOS.COM - Kepala KPPN Surakarta, Hartana, menyerahkan plakat dan piagam WTP dari Menteri Keuangan untuk Pemkab Wonogiri yang diberikan kepada Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, Selasa (12/10/2021). (Istimewa/Humas Pemkab Wonogiri)
Solopos.com, WONOGIRI—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri kembali menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020. Penghargaan ini sukses diraih Wonogiri selama enam kali berturut-turut sejak 2015.
Namun demikian, capaian apik ini menyisakan tiga persoalan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait pencataan aset, kelebihan bayar, dan legalitas aset.
Plakat dan piagam penghargaan tersebut diserahkan dalam secara virtual meeting dari Menteri Keuangan dan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (14/10/2021). Penyerahan piagam penghargaan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Hartana, kepada Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, di Kantor Pemkab Wonogiri, Selasa (12/10/2021).
Baca Juga: Rencana Penambahan Kuota Gas Melon Fakultatif di Wonogiri Batal
Baca Juga: Rencana Penambahan Kuota Gas Melon Fakultatif di Wonogiri Batal
Kepala KPPN Surakarta, Hartana, mengatakan opini WTP ini tentunya diperoleh melalui kerja keras, kerja ikhlas, semangat nyawiji dan sinergi semua pihak yang akhirnya dapat mewujudkan hasil terbaik dalam penyusunan LKPD.
“Dengan perolehan opini WTP ini mengandung arti LKPD Kabupaten Wonogiri yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah [SAP], memiliki kecukupan pengungkapan [adequate disclosure], memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal,” kata dia, dalam sambutannya.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Bendo Boyolali Jemput Bola Vaksinasi Lansia
“Kami mengapresiasi kepada pemerintah daerah atas penggunaan anggaran secara fleksibel dan responsif, namun tetap akuntabel dan transparan,” imbuh dia.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menjelaskan predikat WTP sebagai apresiasi atas konsistensi Wonogiri dalam penyusunan LKPD. Menurutnya, raihan WTP selama enam kali berturut-turut merupakan komitmen yang dibangun kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta legeslatif dalam membuat perubahan terkait manajerial anggaran.
Pada WTP untuk LKPD kali keenam ini catatan untuk Wonogiri menyisakan tiga persoalan saja, yakni pencatatan aset, kelebihan bayar, dan legalitas aset. Dari ketiga hal tersebut, aset yang menjadi pekerjaan rumah paling berat. Sebagai contoh, banyak kendaraan dinas yang tak layak statusnya tidak bisa dipastikan lantaran dokumen kepemilikan tak ditemukan karena sudah terlalu lama.
Baca Juga: Wow, Vaksinasi di Klaten Capai 76 Persen
“Penataan anggaran yang berbasis outcome melahirkan kebijakan yang manfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat. Ke depan kami evaluasi untuk perbaikan kinerja. Maka mohon semua pihak memberikan masukan dan kritikan kepada kami. Kiatnya adalah sinergisitas untuk menunjukkan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran,” papar dia.
Bupati menambahkan tantangan paling mendasar dalam tata kelola anggaran adalah pandemi Covid-19 yang belum rampung sehingga kondisi tak stabil. Dengan kondisi sosial serta kultur budaya sangat memungkinkan terjadi perubahan terhadap program yang sudah disiapkan Pemkab.
Menurutnya, selama pandemi pihaknya harus melakukan refocusing dan relokasi anggaran. Meskipun demikian, pengalaman 18 bulan menangani pandemi menjadi modal penting bagi Pemkab untuk menyiapkan strategi tata kelola anggaran pada 2022.
Baca Juga: PPKM Klaten Turun Level, Prokes Ketat di Sekolah dan Objek Wisata
“Kami akan evaluasi secara menyeluruh menuju tahun anggaran 2022. Jika ada perubahan, tidak terjadi sesuatu yang fatal bagi kami. Program prioritas tetap berjalan, tapi yang sifatnya pilihan jadi cadangan,” jelas dia.