SOLOPOS.COM - Pekerja menyelesaikan proyek penataan kawasan kumuh lahan hak pakai (HP) 00001 Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Senin (29/11/2021). (Solopos/Nicolous Irawan)
Solopos.com, SOLO — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menilai penanganan kawasan kumuh di Kota Solo menjadi salah satu dari tiga terbaik di Indonesia. Dua daerah lainnya yakni Kota Langsa dan Kabupaten Kendal.
Pemerintah mendorong penanganan permukiman kumuh terpadu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi yang mulai dilaksanakan pada 2021. DAK Integrasi merupakan kolaborasi tiga bidang DAK, yakni air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman.
Program itu menjadi satu kesatuan utuh sehingga dapat menuntaskan persoalan kawasan kumuh di lokasi permukiman yang sama. Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan pada 2021, terdapat 11 kabupaten/kota pelaksana DAK Integrasi dan lima kabupaten/kota pada 2022.
Baca Juga: Inspektorat Solo: Tak Ada Penyimpangan Dana Bantuan RTLH di Mojosongo
Baca Juga: Inspektorat Solo: Tak Ada Penyimpangan Dana Bantuan RTLH di Mojosongo
Dari 11 kabupaten kota itu, Solo menjadi salah satu pelaksana terbaik dalam penanganan kawasan kumuh. “Kami mengidentifikasi adanya praktik baik di Kota Solo, Kota Langsa, dan Kabupaten Kendal yang kolaboratif, sistematis, serta menerapkan prinsip-prinsip program kota tanpa kumuh [kotaku],” katanya saat pembukaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah melalui Pembelajaran Horizontal DAK Terintegrasi di Lahan HP 001 Kelurahan Mojo, Solo, Senin (29/11/2021).
Selanjutnya, Tri Dewi mendorong replikasi praktik baik tersebut di daerah lainnya. Untuk itu, pembelajaran horizontal merupakan salah satu kanal peningkatan kapasitas yang dinilai dapat berdampak cepat dan efektif.
Baca Juga: Libur Sekolah & ASN Solo Dipersingkat, Gibran: Biar Tak Pulang Kampung
“Lahan milik pemerintah dihibahkan untuk masyarakat. Di setiap daerah punya persoalan berbeda, sehingga penanganannya pun berbeda. Namun, intinya adalah komitmen pemerintah daerah merampungkan persoalan itu,” jelas Dewi.
Penataan kawasan itu tak hanya melibatkan pemerintah pusat, tapi juga provinsi dan corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Integrasi pendanaan itu bertujuan mengubah program dari yang bersifat slum upgrading menjadi slum alleviation.
Dalam slum upgrading, pemerintah biasanya fokus pada peningkatan kualitas perumahan dan permukiman serta menangani isu/persoalan yang ada melalui penyediaan infrastruktur. Hal tersebut menyebabkan penanganan permukiman kumuh menjadi tidak tuntas.
Baca Juga: FPKS DPRD Solo Dukung Pelarangan Konsumsi Daging Anjing
Sementara pada slum alleviation fokus pada menangani permukiman kumuh yang ada sekaligus mencegah terbentuknya permukiman kumuh baru melalui slum upgrading yang komprehensif, urban renewal, penataan permukiman kumuh ilegal, serta penyediaan perumahan dan permukiman baru.
Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan penataan kawasan kumuh termasuk satu dari sejumlah upaya strategis pemerintah mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
“Program-program penataan permukiman di kota selalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan dukungan masyarakat. Sehingga diharapkan terjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya saat menyampaikan sambutan.