Warga Teloyo Klaten Tuntut Penutupan Menara Telekomunikasi

ilustrasi aksi massa. (Solopos/Dok)
02 Agustus 2018 19:29 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN—Sekelompok warga asal Dukuh Babadan, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Klaten, mendatangi kantor Desa Teloyo, Kamis (2/8/2018). Mereka menuntut penutupan menara telekomunikasi yang dibangun di dukuh setempat karena dinilai menganggu kenyamanan warga.

Koordinator lapangan, Sardino, 42, mengatakan keberadaan menara telekomunikasi sangat mengganggu warga, terutama saat musim hujan dan angin kencang. Saat hujan deras, petir menyambar-nyambar terasa di dekat rumah warga yang tak jauh dari menara. Sedangkan, saat angin kencang di menara itu terdengar seperti suara cambuk. “Suaranya sangat menakutkan. Apalagi pas gempa Jogja, menara bergerak ke kiri dan kanan seperti hendak roboh. Kami ke sini [balai desa] meminta kepada kepala desa agar menutup menara itu karena warga sangat terganggu,” kata dia, saat ditemui Solopos.com di rumahnya Dukuh Babadan, RT 002/008, Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Klaten, Kamis.

Tokopedia

Sardino mengaku tidak tahu perjanjian dengan warga ihwal pendirian menara itu. Menara itu didirikan sekitar tahun 2002. Ia mengecek ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Klaten dan ditemukan data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara itu terbit pada 2005, sedangkan izin operasionalnya terbit pada 2010.

Sampai sekarang, warga pun tidak pernah merasa diajak bermusyawarah soal pendirian menara. Warga hanya pernah mendatangi sebuah pertemuan dan mendapatkan Rp100.000 beserta nasi kotak per orang. Itu sebelum menara dibangun,” kata dia.

Selama menara berdiri, warga pun tak menerima kompensasi dari dampak keberadaan menara. Warga pun tidak mengerti kapan sewa lahan itu akan berakhir. Warga hanya tahu sewa lahan itu selama 15 tahun. “Kami tidak mempersoalkan materi tapi kenyamanan dan transparansi soal pendirian menara itu. Kami hanya meminta menara itu ditutup. Kami akan mendatangi kantor desa lagi tiga bulan kemudian jika tidak ada penyelesaian. Kami menuntut menara dirobohkan dan tidak ada menara lagi di Babadan,” ujar Sardino.

Kepala Desa (Kades) Teloyo, Soedarto, mengatakan pemerintah desa hanya bisa memfasilitasi tuntutan warga soal pentutupan menara. Kewenangan penutupan menara ada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). “Kalau menurut surat dari DPMPTSP benar IMB terbit pada 2005 dan izin operasional keluar pada 2010. Saya sarankan agar warga menempuh jalur hukum soal tuntutan itu. Sebab, desa tidak punya wewenang untuk menutup menara,” kata Kades.