3 Tahun Gibran-Teguh Pimpin Solo, Pembangunan hingga Layanan Publik Dikritik

Solopos.com, SOLO– Ketua Komisi I DPRD Solo Suharsono menilai pembangunan Kota Solo, pelayanan publik, hingga realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak optimal selama dipimpin Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

“Pembangunan lebih banyak dari CSR [tanggung jawab sosial perusahaan] maupun dari APBN, misalkan rel layang Joglo dan Masjid Sheikh Zayed,” kata dia ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (27/2/2024).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Sedangkan pelayanan publik, misalkan data program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) berantakan. Sejumlah warga yang dulunya dapat program bansos kini tidak mendapatkan bantuan.

“Ini PR Pemkot Solo dan kami DPRD untuk mengontrol hal itu terutama setelah Pemilu ini supaya jelas bahwa bansos diperuntukkan bagi mereka yang berhak bagi warga miskin Kota Solo,” papar dia.

Menurut dia, hal lain terkait inovasi daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 38/2017 tentang Inovasi Daerah tidak dilaksanakan. DPRD Solo mendorong Pemkot Solo membuat inovasi daerah melalui Raperda tentang inovasi daerah.

“Inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Kemudian membuat sistem inovasi daerah yang bersinergi dengan para stakeholder, dunia usaha, masyarakat akademis. Tiga tahun ini belum ada,” ungkap dia.

Suharsono mengatakan tidak ada pencapaian yang spektakuler selama kepemimpinan Gibran dan Teguh dalam tiga tahun terakhir. Beberapa penghargaan yang diperoleh Pemkot Solo merupakan hasil dari program lanjutan, misalkan capaian Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo.

Dia mengatakan Gibran dan Teguh terikat dengan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solo. Ada sejumlah target kinerja yang harus dipenuhi Pemkot Solo.

Selain itu, lanjut dia, ada refocusing anggaran beberapa kali akibat Pemkot Solo tidak mencapai PAD. Padahal, PAD merupakan salah satu sumber pendanaan program pembangunan. “Kinerja Pemkot Solo buruk dalam hal pendapatan asli daerah,” ujar dia.

Menurut dia, Gibran dan Teguh seharusnya tidak hanya pintar mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) namun juga PAD. Apabila tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah pusah program Kota Solo tetap bisa dijalankan dengan PAD. Pemkot Solo harus melakukan upaya ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.

Terpisah, Gibran mengatakan pembangunan Kota Solo masih menyisakan banyak PR selama tiga tahun terakhir. Banyak yang perlu diselesaikan pada pembangunan fisik di Kota Solo. Namun, kebanyakan pembangunan infrastruktur selesai tahun ini.

Selain itu, lanjut Gibran, Pemkot Solo fokus memenuhi target pada RPJMD Kota Solo. “Kami akan melakukan penurunan angka kemiskinan, penurunan pengangguran, pembukaan lapangan kerja, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia [IPM], penurunan rasio gini, dan penurunan stunting,” jelas dia.

Selain itu, Gibran menjelaskan Pemkot Solo menindaklanjuti desakan warga terkait perdagangan daging anjing melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo No.TN.38/597/2024 tentang imbauan konsumsi produk pangan asal hewan yang aman dan sehat di Kota Solo. Tindak lanjut SE berupa kajian akademis yang nantinya untuk usulan regulasi.

Target kinerja indikator makro 2025 berdasarkan Perda No. 6/2021 tentang RPJMD Kota Solo 2021-2026:

Angka harapan hidup 77,4 tahun

Indeks keluarga sehat 0,57

Pertumbuhan ekonomi 5,9%

PDRB per kapita Rp114.157.465

Laju inflasi 2,09%

Rasio infrastruktur dalam kondisi baik 92,76%

Indeks Williamson 0,343

Indeks kualitas lingkungan hidup 58,46

Indeks pembangunan manusia 84,48

Tingkat pengangguran terbuka 5,3%

Indeks pembangunan gender 96,89

Laju pertumbuhan penduduk 0,51%

Pertumbuhan objek pemajuan warisan budaya tak benda dan cagar budaya yang ditetapkan 50,48%

Indeks reformasi birokrasi 85

Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD) 80%

Indeks pengelolaan keuangan daerah A

Nilai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi 8,85

Angka kemiskinan 7,23%

Ketimpangan pendapatan 19,70%

Rasio kawasan kumuh 1,1%

Persentase penyelesaian pelanggaran K4 96 5%

Sumber: Pemkot Solo. (why)