Solopos.com, KLATEN — Pemkab Klaten menggelontorkan anggaran sekitar Rp8 miliar dari APBD untuk bantuan rehab rumah tak layak huni (RTLH). Bantuan itu untuk 686 penerima dengan perincian per rumah mendapat Rp12 juta.
Pemkab berharap bantuan itu bisa menggerakkan swadaya dan gotong royong. Bantuan rehab RTLH diserahkan secara simbolis kepada penerima di Grha Bung Karno Klaten, Senin (18/9/2022).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Klaten, Pramana Agus Wijanarka, menjelaskan ratusan unit RTLH yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah tersebar di 77 desa di 22 kecamatan.
Rumah tak layak huni yang disasar bantuan rehab di Klaten diprioritaskan di desa yang menjadi lokasi sasaran penanganan kemiskinan ekstrem. “Bantuan ini sebagai upaya mendukung pengentasan kemiskinan,” jelas dia.
Nilai bantuan yang diberikan yakni senilai Rp12 juta per unit dengan perincian Rp10 juta digunakan untuk belanja material, Rp1.850.000 untuk upah tukang atau tenaga, dan Rp150.000 untuk biaya operasional penerma bantuan seperti pembelian materai, pencetakan dokumen, dan lain-lain.
Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima. “Setelah persyaratan terpenuhi, dana Rp10 juta dibelanjakan untuk pembelian material langsung ditransfer ke rekening toko material. Sebanyak Rp1,85 juta diserahkan langsung secara tunai untuk pembiayaan tukang,” kata Pramana.
Pramana mengatakan bantuan sosial rehab rumah tak layak huni di Klaten itu diberikan sebagai stimulan. Harapannya melalui bantuan itu bisa menggali potensi swadaya masyarakat serta menggerakkan semangat gotong royong. “Kami berharap setelah pembangunan fisik selesai menghasilkan pekerjaan tepat sasaran, tepat mutu, serta tepat waktu,” kata Pramana.
Masih Ada 16.500 RTLH di Klaten
Pramana mengatakan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi isu utama program pemerintah. Ketersediaan papan menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.
Pramana mengatakan jumlah RTLH dari tahun ke tahun terus menurun dengan dana penanganan dari berbagai sumber. Dari data terakhir pada akhir 2022, masih ada sekitar 16.500 RTLH di Klaten.
Jumlah itu bakal berkurang dengan penanganan yang masih terus dilakukan dari berbagai sumber mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta lembaga atau stakeholder nonpemerintah.
Pramana berharap pemerintah desa bisa ikut mengalokasikan anggaran untuk penanganan RTLH di wilayah masing-masing guna mempercepat pengentasan RTLH di Kabupaten Bersinar.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, juga menjelaskan bantuan rehab rumah tak layak huni yang diserahkan bersifat stimulan. Dia sangat berharap bantuan itu bisa menggerakkan swadaya masyarakat serta gotong royong.
“Tolong manfaatkan Rp12 juta ini untuk perbaikan rumah Anda semuanya dengan sistem gotong royong, sistem berbagi di wilayah masing-masing. Dari 686 RTLH harapan saya bisa terselesaikan dengan baik dan nanti akan saya cek satu per satu. Tujuannya bukan terbangun rumah mewah, tetapi bisa terbangun rumah nyaman dan sehat,” jelas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
