Solopos.com, KARANGANYAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar memperpanjang masa pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) di empat kecamatan lantaran masih minim pelamar. Empat kecamatan itu meliputi Jatiyoso, Jumantono, Karangpandan, dan Jenawi.

Hingga penutupan pendaftaran pada Senin (29/4/2024) lalu, jumlah pelamar PPK di empat kecamatan itu belum memenuhi kebutuhan.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Ketua KPU Karanganyar, Daryono, mengatakan pendaftaran PPK di empat kecamatan diperpanjang hingga 3 Mei mendatang. Merujuk Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 dan sebagaimana diubah di Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 yang menerangkan bahwa pendaftar minimal harus dua kali kebutuhan maka KPU Karanganyar memperpanjang masa pendaftaran PPK untuk empat kecamatan.

“Jumlah pendaftar PPK di empat kecamatan itu masih belum memenuhi syarat minimal,” kata Daryono, Selasa (30/4/2024).

Untuk 13 kecamatan lain yang sudah memenuhi ketentuan jumlah pelamar dan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni pengecekan berkas administrasi. Namun tahapan itu akan dilakukan jika perpanjangan pendaftaran PPK di empat kecamatan, sudah rampung.

“Total ada 264 orang melamar calon PPK. Semua berkasnya akan diverifikasi dan diumumkan pada 4 Mei,” kata Daryono.

Lebih lanjut Daryono mengatakan KPU Karanganyar membuka perekrutan 85 orang PPK untuk 17 kecamatan. Masing-masing kecamatan membutuhkan lima anggota PPK. Anggota PPK terpilih akan dilantik pada 16 Mei dan bekerja kurang lebih delapan bulan hingga seluruh tahapan pilkada selesai. Setelah rekruitmen anggota PPK, KPU Karanganyar akan melanjutkan dengan pembukaan pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Untuk pembukaan pendaftaran PPS akan dimulai pada 2-8 Mei 2024. Jumlah kebutuhannya adalah tiga anggota PPS di setiap desa di Kabupaten Karanganyar. “Prosesnya sama dengan pembentukan badan adhoc saat Pemilu Presiden seleksi administrasi, CAT dan terakhir wawancara,” kata Daryono.

Solopos.com, SOLO — Anies Baswedan yang sebelumnya menjadi kandidat calon presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, mengatakan bahwa pembubaran Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) bukan mengakhiri perjuangan.

Menurutnya, pembubaran Timnas AMIN dilakukan sebagai sebuah fase yang perlu diakhiri. Sebagai warga negara, orang-orang yang terlibat dalam tim kampanye tersebut akan berjuang di medan masing-masing.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Kita ingin Timnas-nya selesai dengan baik, itulah yang kita akhiri siang ini, bukan mengakhiri perjuangan, tapi mengakhiri sebuah fase perjuangan ketika sama-sama kampanye untuk Pilpres,” kata Anies saat menyampaikan keterangan pers dalam pembubaran Timnas AMIN di kediamannya, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Dia mengatakan bahwa Timnas AMIN yang dipimpin oleh Syaugi Alaydrus sebagai kapten (sebutan ketua Timnas AMIN), telah bekerja sekeras-kerasnya, sehormat-hormatnya, dan semulia-mulianya, sehingga jika sebelumnya pembentukan Timnas AMIN diumumkan ke publik, maka pembubarannya pun perlu diumumkan.

“Semua yang terlibat merasa bersyukur dan bangga, dan kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur, itu sebabnya hari ini kita kumpul,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Dia mengaku selama proses Pilpres 2024 ingin menghadirkan kampanye yang mencerdaskan, mencerahkan, dan membawa kebaruan.

Selain itu, dia juga ingin kampanye yang telah dilakukannya menghadirkan keterlibatan seluruh pihak dan pembelajaran demi peningkatan mutu demokrasi.

Bahkan, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya, pihaknya pun menghormati keputusan tersebut. Putusan itu pun menjadi tanda untuk menuntaskan dan mengakhiri proses.

“Cerita dan pengalaman bagi siapapun yang terlibat adalah pengalaman yang mengesankan membanggakan,” katanya.

Adapun Timnas AMIN dibubarkan pada Selasa ini setelah KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari Pilpres 2024.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan partai pengusung, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Solopos.com, SUKOHARJO – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, pada Rabu (1/5/2024) Pemkab Sukoharjo akan menggelar pasar murah di Taman Budaya Suryani Sukoharjo. Rencananya ada 2.000 paket sembako yang dijual dengan harga di murah.

Di sisi lain, May Day ini juga akan dimanfaatkan para buruh di Sukoharjo untuk menyuarakan kembali pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menolak upah murah.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno, mengatakan peringatan May Day 2024 di Sukoharjo akan diisi dengan kegiatan senam sehat bersama. Rencananya ada 1.000 buruh dari berbagai perusahaan yang ikut kegiatan ini bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo.

“Acara senam sehat direncanakan digelar pukul 08.00 WIB. Semua buruh akan mengikuti senam sehat bersama unsur Forkopimda Sukoharjo di TBSS. Nanti, pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sukoharjo dan instansi terkait lain juga direncanakan datang di lokasi acara,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Selasa (30/4/2024).

Setelah senam sehat, acara dilanjutkan dengan pengundian aneka doorprize, mulai dari sepeda gunung hingga perabotan rumah tangga. Pembagian doorprize dilakukan unsur Forkopimda Sukoharjo kepada para buruh.

Selain itu, ada pula penyerahan santunan serta pasar murah untuk para buruh di lokasi acara. “Kami ingin teman-teman buruh mendapatkan sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu kalangan buruh bakal meyuarakan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak kepada mereka. Ada banyak pasal-pasal kontroversial di klaster ketenagakerjaan cenderung memberatkan kalangan buruh. Misalnya, aturan mengenai status, jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“Masih ada perusahaan-perusahaan di Sukoharjo yang tidak memberikan kompensasi kepada pekerja PKWT yang habis masa kerjanya. Hal ini kami tekankan karena berhubungan erat dengan kelangsungan hidup buruh,” urai dia.

Kalangan buruh juga menolak upah murah. Mereka juga menyoroti perusahaan berskala menengah hingga kecil yang belum menjalankan program jaminan sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Jika ada teman-teman buruh yang merasa dirugikan bisa melapor ke pengurus Forum Peduli Buruh Sukoharjo. Tetap akan kami dampingi untuk menuntut pemenuhan hak-hak buruh,” papar Sukarno.