SOLOPOS.COM - Ilustrasi pendaftaraan peserta didik baru atau PPDB. (freepik)
Solopos.com, BOYOLALI — Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak bisa dipakai dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 SMP negeri jalur afirmasi di Boyolali.
Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, Lasno, mengungkapkan kebijakan tersebut telah diambil sejak PPDB 2022. Hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan SKTM.
“Kami mengambil kebijakan untuk afirmasi diperuntukan dari keluarga tidak mampu. Nah, keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar [KIP] atau orang tuanya pemilik kartu Program Keluarga Harapan [PKH], sehingga kami tidak menerima SKTM,” ujar dia saat dihubungi Solopos.com, Kamis (15/6/2023).
Selain itu, syarat lain dalam PPDB Boyolali 2023 seperti usia pembuatan kartu keluarga (KK) minimal satu tahun diterbitkan. Semisal KK rusak atau terbit kurang, bisa diperkuat dengan surat keterangan domisili (SKD) dari desa dengan mengetahui camat.
Selain itu, syarat lain dalam PPDB Boyolali 2023 seperti usia pembuatan kartu keluarga (KK) minimal satu tahun diterbitkan. Semisal KK rusak atau terbit kurang, bisa diperkuat dengan surat keterangan domisili (SKD) dari desa dengan mengetahui camat.
Sebagai informasi, verifikasi data PPDB SMP 2023 di Boyolali dimulai pada Jumat ini secara daring. Verifikasi data dilaksanakan pada 16-17 Juni dan 19-20 Juni 2023. Kemudian, pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi pada 21-23 Juni 2023. Lalu pendaftaran jalur zonasi 26-28 Juni 2023.
Hasil seleksi PPDB untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi dilaksanakan pada 24 Juni 2023, sedangkan jalur zonasi 30 Juni 2023. Kemudian, pendaftaran ulang dilaksanakan pada 3-6 Juli 2023 dan awal tahun ajaran baru dimulai pada 17 Juli 2023.
Lebih lanjut, ia menjelaskan ada zonasi khusus untuk anak-anak di Desa Giriroto dari SMPN 2 Ngemplak.
Lasno menjelaskan di Desa Giriroto ada tiga SD yang kemudian di-regrouping sehingga tinggal dua SD yaitu SDN 1 dan 3 Giriroto.
“Desa itu juga jauh dari jangkauan SMP 1 maupun SMP 2 Ngemplak, akhirnya pak kepala dinas seizin pak bupati menjadikan SDN 2 Giriroto menjadi kelas jauhnya SMPN 2 Ngemplak. Rencana kami dua rombel di [bekas] SDN 2 Giriroto itu. Jadi itu zonasi khusus untuk anak-anak SD Giriroto,” kata dia.
Ia menjelaskan di seluruh Boyolali zonasi khusus hanya berlaku di SMPN 2 Ngemplak ke Giriroto. Selain itu, kata Lasno, jumlah rombongan belajar (rombel) masih sama dengan PPDB 2022.
Lasno menceritakan, pada 2022 ada SMPN 3 Boyolali dan SMPN 5 Boyolali mendapatkan tambahan rombel, dari tujuh menjadi delapan.
Ia menceritakan penambahan tersebut untuk mengatasi pendaftar yang begitu banyak dan tidak tertampung. Sehingga kedua SMP itu ditambah rombelnya dari tujuh ke delapan. Akhirnya di kedua sekolah tersebut diadakan pembangunan ruang kelas untuk menampung rombel tambahan.
“Kami tambah di situ, karena hanya dua sekolah itu yang memungkinkan untuk kami tambah rombel,” kata dia.
Lasno mengungkapkan untuk SMPN 1 Boyolali tidak mungkin karena sudah menerima sembilan rombel. SMPN 2 Boyolali, kata Lasno, sangat sempit sehingga tidak memungkinkan. Lalu SMPN 6 Boyolali juga sudah tidak bisa diotak-atik karena sudah penuh lantai III.
Tidak hanya ada penambahan rombel, pada 2022 juga terdapat beberapa sekolah yang kekurangan rombel. Lasno mengatakan hal tersebut sangat dilematis dalam sistem zonasi.
Pada 2022 lalu, ia mengatakan beberapa SMP seperti SMPN 2 Sambi, SMPN 2 Nogosari, SMPN 2 Klego, SMPN 2 Selo, SMPN 2 Gladagsari, SMPN 2 Juwangi, SMPN 3 Juwangi, SMPN 2 Karanggede, SMPN 2 Simo, dan SMPN 3 Simo juga tidak terpenuhi rombelnya.
“Misal SMPN 2 Simo, empat sampai lima tahun yang lalu bisa enam rombel, tapi sekarang lima rombel saja tidak penuh. Efek ini jelas terlihat sejak zonasi. SMPN 2 Sambi juga, kapasitas bisa empat rombel, tapi dua saja tidak terisi penuh. Juga SMPN 2 Nogosari dan SMPN 2 Juwangi, kapasitas bisa empat tapi tidak saja tidak penuh pada tahun lalu,” kata dia.