Solopos.com, KLATEN — Para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Klaten ramai-ramai menggunggah status berupa video antikorupsi, Rabu (24/4/2024). Hal itu dilakukan menindaklanjuti surat edaran (SE) ajakan kampanye antikorupsi dari Sekretariat Daerah (Setda) Klaten.
Berdasarkan pantauan Solopos.com, sejak Rabu pagi para ASN Pemkab Klaten mengunggah status WhatsApp (WA) video antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain status WA, akun media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk kecamatan juga mengunggah video serupa.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Materi video yang diunggah yakni ajakan tak memberikan tip sebagai tanda terima kasih kepada petugas pelayanan publik karena masuk kategori suap. Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com dari Diskominfo Klaten, kampanye itu dilakukan sesuai SE ajakan kampanye antikorupsi dari Setda Klaten Nomor B/700/127/11 tanggal 4 April 2024.
Dalam SE itu diharapkan semua ASN mengampanyekan antikorupsi melalui media sosial terutama membuat status WA dengan jadwal dan materi yang sudah disiapkan. Materi diunggah pada Rabu-Jumat (24-26/4/2024).
Inspektur Daerah Klaten, Agus Suprapto, membenarkan terkait keluarnya SE tersebut. “Ini menindaklanjuti dari KPK bahwa setiap daerah kabupaten/kota melakukan kampanye antikorupsi,” kata Agus saat dihubungi Solopos.com, Rabu.
“Ini diawali dari Maret sampai April. Sesuai arahan Pak Sekda, setiap OPD bergerak memasang spanduk, baliho, membuat video dari beberapa OPD secara masif dilakukan oleh organisasi di Klaten,” jelasnya.
Selain OPD, kampanye serupa dilakukan kader PKK serta Dharma Wanita. Kampanye itu dimaksudkan untuk membudayakan semangat antikorupsi di berbagai lini.
Kontrol dari Masyarakat
“Harapannya ini bisa diikuti masyarakat. Secara riil tentu bagi ASN sudah sepakat untuk tidak melakukan kejahatan korupsi. Bagi masyarakat harapannya bisa melakukan kontrol kepada pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik yang transparan dan kalau tidak ada rekomendasi yang mengatur pungutan, pelayanan yang diberikan harus gratis,” kata Agus.
Agus mengatakan survei perilaku antikorupsi di Klaten menunjukkan tren peningkatan. Salah satunya terdongkrak dari peningkatan partisipasi masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik yang baik. Apalagi, saat ini aduan maupun saran bisa dengan mudah disampaikan melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan.
Sebelumnya, Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan budaya antikorupsi di Klaten berkembang dengan baik. Hal itu sesuai dengan nilai monitoring center of prevention (MCP) Klaten terus meningkat setiap tahunnya.
Pada 2022, peringkat MCP Klaten di urutan ke-15 dari 35 kabupaten/kota di Jateng dan 2023 berada pada peringkat kedelapan. Sebagai informasi, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Nilai MCP Klaten naik, saat ini di peringkat kedelapan. Berkat kerja keras bersama. Kemudian SPI [survei penilaian integritas] poinnya naik. Ini adalah sesuatu yang membanggakan. Budaya antikorupsi semua lini di Klaten berkembang dengan baik,” kata Mulyani saat ditemui wartawan seusai pencanangan desa antikorupsi dan sekolah berintegritas di Grha Bung Karno Klaten, Kamis (18/1/2024).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
