Solopos.com, SRAGEN — Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sragen diminta untuk kukuh menjaga netralitas dan tidak terjebak dalam politik praktis. Pasalnya, sejumlah politikus di Bumi Sukowati mulai khawatir adanya upaya untuk membuat ASN tidak netral.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sragen, Sri Pambudi, mengaku sempat mengingatkan akan adanya potensi ASN tak netral di Pemilu 2024 mendatang. Persoalan netralitas ASN itu juga disampaikan Sri Pambudi dalam pandangan umum fraksi beberapa hari lalu dalam rapat paripurna di DPRD Sragen.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Sebagai ASN itu betul-betul menempati posisinya sebagai pelayanan masyarakat sehingga harus netral dan tidak terjebak dalam politik praktis,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia lantas menyoroti aktivitas Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, yang getol menghadiri acara yang menghadirkan banyak orang dan melibatkan ASN. Dalam kegiatan itu, Bupati kerap mengacungka tiga jari atau jari metal.
Sri Pambudi menilai aktivitas Bupati itu berpotensi membuat ASN tidak netral dan ada kecenderungan mengarah ke sana walaupun tidak secara terbuka. “Momentum acara pemerintahan dengan mengumpulkan massa itu menunjukkan gestur yang menjurus ke politik tertentu,” katanya.
Pada Selasa ini Bupati Yuni menghadiri kegiatan pengarahan kader kesehatan di Gedung Sasana Krida Jaya di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Sragen. Selanjutnya ia juga hadir dalamdan pengarahan penggalangan kader kesehatan di Pasar Bahulak Plupuh, Sragen. Kegiatan serupa dilakukan Bupati dari PDIP ini di Gondang dan Sambirejo pada Senin (12/6/2023) kemarin.
Konfirmasi Bupati Yuni
Saat dimintai konfirmasi soal tudingan itu, Bupati Yuni mengatakan kegiatan apa pun yang dihadiri bupati pasti akan menimbulkan daya tarik sehingga wajar jika dihadiri banyak orang. Apalagi kegiatan yang diikutinya belakangan ini lebih pada penggalangan kader untuk menurunkan angka stunting di wilayah masing-masing. “Jadi akan banyak kegiatan yang dihadiri Bupati. Teman-teman DPRD yang mau ikut silakan!” ajaknya, Selasa (13/6/2023).
Soal simbol jari metal alias tiga jari yang ia kerap ia acungnya di sejumlah pertemuan, menurutnya hal itu bukanlah sebuah hal yang salah. “Apakah menyebut salah satu partai? Apakah ada ajakan mencoblos? Apakah ada penyampaian visi misi?” tanya Yuni, sapaan Bupati.
Ia mengakui bahwa simbol tiga jari itu bisa memunculkan banyak persepsi di masyarakay dan itu menurutnya wajar. Lambang metal, sambungnya, bisa dipersepsikan sebagai PDIP yang memiliki nomor urut tiga atau bisa juga diartikan menang total.
“Karena saya dari PDIP, jadinya persepsi pertama yang dipilih. Besok kalau aku pakai lambang jempol apakah dipersepsikan PKB? Tentu kan tidak. Yang penting aturan yang diberlakukan dipatuhi. Sepanjang tidak melanggar ya sah-sah saja,” kata Yuni.
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen, Dwi Budhi Prasetya, mengatakan apa yang dilakukan Bupati Sragen bisa saja dikatakan melanggar jika memenuhi unsur pelanggaran. Jika tidak, maka tidak ada pelanggaran.
“Selama ini kami melakukan upaya pencegahan. Panwaslu di kecamatan berkoordinasi dengan panitia supaya tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan. Lagipula tahapannya memang belum masuk masa kampanye. Terkadang kalau menjurus maka tinggal etika politik saja,” katanya.
Dia menyatakan semua laporan masyarakat tentu diterima Bawaslu dan ditindaklanjuti Bawaslu. “Selain laporan, bisa saja saat pengawasan kami mendapat temuan. Selama tidak ada alat bukti yang cukup maka tidak bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
