SOLOPOS.COM - Ketua DPC Partai Gerindra Boyolali Aziz Aminudin (kanan), Ketua DPD Partai Golkar Boyolali Fuadi (tengah), dan Ketua DPC PKB Boyolali Eko Mujiono (kiri), memegang surat perjanjian kerja sama Koalisi Perubahan Boyolali di salah satu restoran wilayah Pengging, Banyudono, Boyolali, Senin (17/6/2024). (Solopos/Ni’matul Faizah)
Solopos.com, BOYOLALI — Pembentukan Koalisi Perubahan Boyolali yang digawangi tiga partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB disambut baik sejumlah kalangan karena dinilai bakal mencegah bumbung kosong di Pilkada Boyolali 2024.
Apresiasi salah satunya disampaikan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) drg Fauzan Arif Munandar yang mendaftar sebagai calon bupati Boyolali lewat Partai Gerindra dan PKB.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Selasa (18/6/2024), Fauzan memberi acungan jempol atas langkah tiga partai politik yang berkomitmen bersama untuk membuat perubahan di Boyolali.
“Saya bersama seluruh relawan baik Bolone Master, Srikandi Master, Lintang Songo, Dekengane Master, dan lain-lain memberikan apresiasi tinggi untuk PKB, Partai Golkar, dan Partai Gerindra Boyolali atas komitmen yang kuat untuk memperkuat demokrasi dan mengawal terwujudnya proses perubahan di Boyolali,” jelasnya.
“Saya bersama seluruh relawan baik Bolone Master, Srikandi Master, Lintang Songo, Dekengane Master, dan lain-lain memberikan apresiasi tinggi untuk PKB, Partai Golkar, dan Partai Gerindra Boyolali atas komitmen yang kuat untuk memperkuat demokrasi dan mengawal terwujudnya proses perubahan di Boyolali,” jelasnya.
Dengan kerja sama yang diteken tiga parpol itu, lanjut dia, Pilkada Boyolali pada November 2024 nanti tidak akan melawan bumbung kosong seperti pada Pilkada 2020. Fauzan menilai dengan kerja sama tersebut, ketiga parpol telah membuka jalan lebar bagi rakyat untuk memilih pasangan calon pemimpin terbaik bagi Boyolali.
“Kami menegaskan Master dan segenap relawan akan terus mendukung komitmen partai koalisi perubahan. Kami akan terlibat aktif dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk demokratisasi dan mewujudkan Boyolali lebih baik, entah siapa pun paslon yang akan mendapat rekomendasi dari masing-masing DPP partai koalisi,” kata dia.
“Kami juga merespons positif kepada KBP [Komunitas Bhakti Praja] yang beranggotakan mantan anggota DPRD Boyolali atas upaya dan prakarsa yang telah dilakukan. Kami juga harus saling apresiasi setinggi-tingginya atas kerja-kerja semua elemen relawan dari berbagai komunitas yang bergerak,” kata dia.
Terpisah, Presidium Masyarakat Pencinta (Mata) Demokrasi Boyolali, Muhammad Budiyanto atau Budi Lopas, juga mengapresiasi KBP Boyolali dalam membantu terwujudnya koalisi PKB, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Hal itu menurutnya adalah langkah brilian.
Ia juga mengatakan dengan koalisi tersebut, kontestasi Pilkada Boyolali tak akan lagi melawan kotak kosong. Walaupun begitu, Budi Lopas menganggap koalisi tersebut belum aman.
Mata Demokrasi berharap agar KBP Boyolali dapat mengawal koalisi tiga partai tersebut sampai ke tingkat DPP. Bahkan, hingga DPP tiga partai mengeluarkan rekomendasi pasangan calon bupati-wakil bupati.
“Mata Demokrasi berharap agar KBP dapat menjadi bagian integral koalisi. Kalau perlu menjadi bagian dari tim verifikator bagi siapa pun yang bakal diusulkan dan ditetapkan,” jelasnya melalui keterangan pers, Senin (17/6/2024).
Budi berharap ada kriteria baku yang wajib dipenuhi atau disanggupi bagi calon pemimpin Boyolali dari Koalisi Perubahan, yaitu mau dan mampu memberlakukan serta memberdayakan sistem meritokrasi, PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela), dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat.
“Yang tidak kalah penting, harus jadi skala prioritas yaitu jangan libatkan ASN, pengelola BUD, kepala desa, perangkat desa, ketua RT/RW dalam kegiatan politik. Hilangkan intimidasi kepada siapa pun dan oleh siapa pun,” kata dia.