SOLOPOS.COM - Ilustrasi Bantuan Keuangan Provinsi Jateng untuk desa. (bisnis.com)
Solopos.com, WONOGIRI — Empat desa di dua kecamatan Kabupaten Wonogiri telah diperiksa aparat Polda Jateng terkait penggunaan dana bantuan keuangan provinsi atau bankeuprov pada September 2023 lalu.
Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, empat desa itu meliputi Tasikhargo, Pandeyan, dan Watangsono di Kecamatan Jatisrono dan Desa Jendi di Kecamatan Selogiri. Pemeriksaan oleh Polda Jateng dilakukan secara sampling dengan mendatangi langsung desa tersebut.
Dalam pemeriksaan itu, aparat Polda Jateng mengecek secara langsung administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang didanai bankeuprov Jateng. Selain itu mereka juga melihat langsung kondisi proyek pembangunan yang didanai bankeuprov tersebut.
Kepala Desa Tasikhargo, Jatisrono, Wonogiri, Suyoto, membenarkan desanya telah diperiksa aparat Polda, beberapa waktu lalu. Aparat Polda Jateng memeriksa penggunaan bankeuprov di Desa Tasikhargo tahun anggaran 2021.
Kepala Desa Tasikhargo, Jatisrono, Wonogiri, Suyoto, membenarkan desanya telah diperiksa aparat Polda, beberapa waktu lalu. Aparat Polda Jateng memeriksa penggunaan bankeuprov di Desa Tasikhargo tahun anggaran 2021.
Anggaran itu digunakan Pemdes Tasikhargo untuk membangun jalan desa sepanjang 500 meter. “Saya lupa detail anggarannya waktu itu berapa, kalau tidak salah sekitar Rp150 juta-Rp182 juta,” kata Suyoto saat dihubungi Solopos.com, Rabu (6/12/2023).
Dia menjelaskan aparat Polda Jawa Tengah juga meninjau hasil pekerjaan yang menggunakan bankeuprov itu. Polda mempertanyakan mengapa pekerjaan tersebut dikerjakan pihak ketiga.
“Rekanan itu kami nilai sudah berpengalaman dan memang sudah bisa mengerjakan hal itu selama bertahun-tahun. Itu sudah klir. Bankeuprov itu turun dari dana aspirasi,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Desa Pandeyan, Sakino, juga membenarkan telah diperiksa ada aparat Polda Jateng yang datang dan meminta sejumlah fotokopi berkas administrasi pelaksanaan bankeuprov 2020-2023. Selain itu mereka juga meninjau hasil pekerjaan yang bersumber dari bankeuprov berupa pengasapalan jalan.
Dia mengaku tidak terlalu hafal berapa anggaran bankeuprov per tahun sejak 2020-2023 itu. Dia hanya ingat pada 2020 menerima bankeuprov sekitar Rp200 juta. Setelah itu besaran nilai bankeuprov terus turun menjadi sekitar Rp150 juta. Yang jelas dana aspirasi itu digunakan untuk mengaspal jalan desa di beberapa lokasi.
“Jujur saja saya malah senang kalau ada monev. Artinya pekerjaan saya diawasi. Kalau memang ada kesalahan, kami siap memperbaiki. Polda malah mengapresiasi hasil pekerjaan kami [yang bersumber dari bankeuprov] karena dinilai bagus,” kata Sakino yang juga dihubungi Solopos.com, Rabu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, mengatakan ada empat desa di Wonogiri yang sudah menjadi sampling dan diperiksa aparat Polda Jateng terkait penggunaan Bankeuprov tahun anggaran 2020-2022.
Empat desa itu meliputi Tasikhargo, Pandeyan, dan Watangsono di Kecamatan Jatisrono dan Desa Jendi di Kecamatan Selogiri. Anton mengaku belum menerima surat pemberitahuan apa pun terkait pemeriksaan itu dari Polda Jateng.
Meski begitu dia mengerti saat ini Polda Jateng tengah menyelidiki dugaan tindak penyelewengan anggaran atau korupsi Bankeuprov di tiga kabupaten yaitu Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten.
“Di Wonogiri ada ada empat desa yang menjadi sampling. Pemeriksaannya berdasarkan sampling,” kata Anton saat ditemui Solopos.com di kompleks Sekretariat Daerah Wonogiri, Selasa (5/12/2023).
Menurut Anton, berdasarkan keterangan yang ia himpun, empat desa di Wonogiri itu diperiksa aparat Polda Jateng terkait laporan kegiatan hingga pertanggungjawaban atau administrasi penggunaan bankeuprov. Pemeriksaan itu dilakukan pada awal September 2023.
Sementara itu, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/12/2023), mengungkapkan sudah ada sekitar 15 orang yang telah diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana bankeuprov.
Dari ke-15 orang itu, beberapa di antaranya merupakan kades di tiga kabupaten di Soloraya. Namun, Dwi enggan menjelaskan dari mana saja kades yang telah menjalani pemeriksaan. Ia juga belum memberikan jawaban pasti kapan akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap kades lain di tiga kabupaten di Soloraya itu.