Solopos.com, KARANGANYAR — Persoalan pupuk bersubsidi masih menjadi momok bagi para petani di Kabupaten Karanganyar. Selain barang yang langka, harganya juga melejit melebihi harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Pemerintah.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik Gerakan Desa Dalam Pengendalian Inflasi Pangan yang digelar Bank Indonesia (BI) di Balai Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu (11/10/2023) sore.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Hadir di acara tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfi OFP; Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo; Wakil Bupati, Rober Christanto, dan para kepala desa (kades).
Kades Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono, Parno, mengatakan petani selama ini dibuat kelimpungan dengan pupuk subsidi. Petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi saat dibutuhkan terutama memasuki musim tanam. Kalaupun ada, harganya cukup tinggi.
“Mau tidak mau petani harus tetap beli karena pupuk ini digunakan untuk tanam padi,” kata dia.
Dia mengaku kerap mendapatkan keluhan dari para petani setiap memasuki musim tanam. Dia berharap ada solusi nyata dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Senada disampaikan kades lain di Kecamatan Jatipuro, Triyono yang mengatakan kelangkaan pupuk subsidi seperti pupuk urea dan phonska selalu terjadi setiap tahunnya. Diduga penyaluran pupuk subsidi kepada kelompok tani tidak terbuka, sehingga penyaluran tidak merata.
Meskipun penyaluran pupuk subsidi tersedia melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), namun stoknya terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan para petani. Sedangkan untuk beli pupuk nonsubsidi harganya mahal.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie OFP, mengakui para petani selalu mengalami kesulitan pupuk setiap memasuki musim tanam, baik soal harga maupun keberadaan pupuk. Guna mengatasi persoalan itu, Dolfie meminta petani membangun kemandirian dengan tidak bergantung pada pupuk kimia. Salah satunya dengan beralih ke pupuk organik.
Menurutnya beberapa petani sudah berhasil mengembangkan pupuk organik dan tidak tidak tergantung dengan kimia yang penyalurannya diatur oleh pemerintah.
“Kami akan memfasilitasi petani bisa bentuknya pelatihan, peralatan dan lainnya agar mengembangkan pupuk organik,” kata politikus PDIP ini.
Dolfie mengatakan pupuk organik belum banyak dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian masyarakat yang tinggal di desa-desa.Terbukti, masyarakat lebih suka menggunakan pupuk kimia. Padahal, Pupuk kimia semakin sering dipakai akan merusak kesuburan tanah.
Padahal jika melihat bahan pupuk organik sangat melimpah selain dari kotoran ternak, dari berbagai sampah organik dapat di jadikan sebagai pupuk. Jika pupuk organik diberdayakan ke masyarakat tentu akan mengurangi biaya pengeluaran.
Harga pupuk organik tidak semahal pupuk kimia dan selisihnya sangat jauh namun ramah lingkungan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
