SOLOPOS.COM - Ilustrasi kampanye dalam pemilu. (Freepik)
Solopos.com, WONOGIRI — Sebanyak 17 dari 18 partai politik atau parpol peserta Pemilu 2024 di Wonogiri telah menyampaikan laporan awal penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nilai dana kampanye setiap parpol bervariasi mulai Rp0 sampai dengan ratusan juta rupiah.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, Satya Graha, mengatakan penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) parpol peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota bersifat wajib meski parpol tersebut tidak memiliki calon anggota legislatif (caleg) DPRD.
Parpol yang tidak menyampaikan LADK bakal mendapatkan sanksi. Di Wonogiri ada satu parpol yang tidak menyampaikan LADK, yaitu Partai Hanura.
Satya menjelaskan bentuk dana kampanye parpol bisa berupa uang, barang, dan jasa. Dibandingkan uang, nilai yang paling besar untuk dana kampanye parpol yang disampaikan ke KPU Wonogiri kebanyakan berupa jasa.
Satya menjelaskan bentuk dana kampanye parpol bisa berupa uang, barang, dan jasa. Dibandingkan uang, nilai yang paling besar untuk dana kampanye parpol yang disampaikan ke KPU Wonogiri kebanyakan berupa jasa.
LADK parpol Pemilu 2024 itu sudah disampaikan pada Minggu-Jumat (7-12/1/2024). Jadwal itu termasuk untuk masa perbaikan laporan karena banyak parpol yang tidak lengkap ketika menyerahkan berkas persyaratan LADK.
“Pencatatan dana kampanye itu berdasarkan penerimaan dan pengeluaran di masing-masing rekening dana khusus [RDK] parpol. Pencatatan kami tidak sampai masuk ke detail penggunaannya,” ujar Satya saat dihubungi Solopos.com, Senin (15/1/2024).
Berdasarkan data yang dipublikasikan KPU Wonogiri, dari 17 parpol yang menyampaikan LADK, penerimaan awal dana kampanye Partai Golkar tercatat paling tinggi yakni Rp740,7 juta. PDIP melaporkan penerimaan dana awal kampanye tertinggi kedua mencapai Rp415,2 juta, disusul PKB senilai Rp403,7 juta.
Adapun parpol dengan dana awal kampanye terendah yaitu PBB senilai Rp0. Parpol dengan dana awal kampanye terendah kedua yaitu Partai Garuda senilai Rp50.000, disusul Partai Gelora Rp100.000.
Sebagai informasi, dari 18 parpol peserta Pemilu, ada empat parpol di Wonogiri yang tidak memiliki caleg DPRD Wonogiri. Mereka yakni PBB, PKN, Hanura, dan Garuda.
Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, menyebut LADK merupakan gabungan dana kampanye dari masing-masing caleg dan parpol tersebut. Dengan demikian, semakin banyak caleg, seharusnya penerimaan dana kampanye semakin banyak.
Toto menyampaikan jasa memang paling banyak menyumbang nilai dana kampanye parpol. Menurutnya, bentuk jasa itu antara lain pemasangan alat peraga kampanye dan rapat parpol atau caleg.
Parpol bakal menyampaikan laporan dana kampanye lagi nanti setelah pelaksanaan Pemilu untuk menghitung semua penerimaan dan pemasukan dana selama masa kampanye. Penggunaan dana kampanye masing-masing parpol itu bakal diaudit untuk menentukan apakah parpol patuh atau tidak patuh.
“Parpol yang tidak menyampaikan LADK pasti akan mendapatkan sanksi meski parpol itu tidak memiliki caleg DPRD kabupaten,” ujar dia.
Toto menjelaskan bagi parpol yang memiliki caleg DPRD tetapi tidak menyampaikan LADK, suara parpol atau caleg tersebut dianggap tidak ada atau dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu 2024.
Toto juga menyebut bisa saja perolehan suara caleg DPRD Provinsi Jateng atau DPR dari partai tersebut tidak terhitung di kabupaten/kota lantaran parpol di tingkat daerah tidak menyampaikan LADK. “Sanksi itu nanti menunggu KPU RI, sebab yang berhak memberikan sanksi itu mereka,” ungkap Toto.