Solopos.com, WONOGIRI — Partai politik atau parpol peserta Pemilu 2024 di Wonogiri mengikuti deklarasi Pemilu damai di Rumah Makan Saraswati Wonogiri, Sabtu (21/10/2023). Deklarasi ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, jujur, dan adil di Wonogiri.
Dengan demikian juga bisa mencegah perpecahan akibat perbedaaan pilihan dalam pemilu. Deklarasi itu dilaksanakan setelah rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Mantap Brata Candi 2023–2024 Polres Wonogiri.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Selain parpol peserta Pemilu 2024, deklarasi itu dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Wonogiri. Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, melalui Kasi Humas AKP Anom Prabowo, menerangkan Pemilu harus benar-benar menjadi ajang demokrasi untuk memilih wakil dan pemimpin rakyat dengan tujuan menyejahterakan rakyat.
Maka dari itu, Pemilu sedianya dilakukan dengan arif dan bijaksana tanpa memecah belah masyarakat. Parpol sebagai peserta Pemilu memiliki peran untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh kerena itu, perlu komitmen bersama dari mereka yang dimulai dengan deklarasi Pemilu damai 2024 di Wonogiri.
“Deklarasi itu jadi komitmen 14 parpol peserta Pemilu di Wonogiri untuk mengikuti Pemilu sesuai aturan, jujur, dan tetap menjaga persatuan,” kata Anom kepada Solopos.com, Minggu (22/10/2023).
Dia menjelaskan ada empat poin yang tertuang dalam deklarasi Pemilu Damai tersebut. Pertama, parpol berkomitmen menjaga persatuan serta keutuhan negara dengan tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Kedua, mewujudkan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dan menolak segala bentuk pelanggaran dengan alasan apa pun. Ketiga, parpol melaksanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Keempat, saling menghargai dan menghormati hak serta perbedaan masing-masing peserta Pemilu 2024. Deklarasi Pemilu damai 2024 itu diucapkan dan ditandatangani para pengurus parpol di Wonogiri,
Forkopimda Wonogiri, Komisi Pemilu Umum (KPU) Wonogiri, dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Wonogiri, juga ikut menandatangani.
Anom melanjutkan melalui deklarasi itu, diharapkan Pemilu 2024 di Wonogiri dapat berjalan lancar tanpa ada pertikaian dan kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Potensi Gangguan Pemilu
Menurutnya, potensi gangguan dalam penyelenggaraan Pemilu di Wonogiri sebenarnya cukup rendah. Hal itu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya yang dinilai cukup lancar dan kondusif meski ditemukan sejumlah pelanggaran seperti politik uang.
“Kalau sampai ricuh, bentrok, atau intimidasi pemilih atau peserta pemilu belum kami temukan di pemilu-pemilu kemarin. Wonogiri ini cukup aman. Tetapi antisipasi gangguan tetap harus dilakukan,” ujar dia.
Ketua Bawaslu Wonogiri, Antonius Joko Wuryanto, mengatakan indeks kerawanan pemilu (IKP) Wonogiri masuk dalam kategori sedang. Dengan IKP itu dia memprediksi pelaksanaan Pemilu di Wonogiri relatif aman.
Hal itu mengingat pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya juga lancar. Kendati demikian bukan berarti risiko gangguan pada Pemilu 2024 tidak ada.
Menurut dia, Bawaslu Wonogiri bakal fokus pada pencegahan pelanggaran Pemilu. Upaya pencegahan ini dinilai akan menurunkan potensi konflik.
Dia menjelaskan konflik atau masalah dalam Pemilu banyak diakibatkan karena munculnya pelanggaran. Apalagi jika pelanggaran itu tidak segera ditindaklanjuti petugas terkait.
“Makanya, kami fokus ke tindakan pencegahan, termasuk kalau kami datang ke pertemuan terbatas partai, itu jangan dianggap kami mencari-cari kesalahan. Justru kami legitimasi bahwa mereka tidak melanggar peraturan,” ujar dia.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, mengatakan KPU berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024 di Wonogiri sesuai aturan, sehingga diharapkan tidak ada ekses dari pelaksanaan Pemilu.
Dia menyadari kunci kelancaran dan keberhasilan pemilu yaitu dengan menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel.
“Kami sangat terbuka kepada partai, masyarakat, dan Bawaslu. Tetapi keterbukaan itu bukan berarti melanggar aturan undang-undang yang lain, misalnya menampilkan informasi pribadi ke publik, tidak seperti itu. Mereka bisa memeriksa dan memverifikasi hasil pemilu kelak,” jelas Toto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
