Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri membagikan satu set antropometri atau alat ukur tubuh kepada 2.153 posyandu di Wonogiri.
Alat yang dibeli dengan anggaran senilai Rp19 miliar itu dinilai bisa membantu mengukur tubuh bayi dengan valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran. Target zero penambahan kasus stunting di Wonogiri pada 2024 diharapkan tercapai.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri, Setyarini, mengatakan antropometri itu sudah mulai dibagikan kepada 2.153 posyandu di seluruh Wonogiri. Setiap posyandu menerima satu set antropometri yang berisi antara lain alat ukur berat badan injak digital, alat ukur panjang badan dan tinggi badan, alat ukur lingkar kepala dan lengan.
Anggaran pengadaan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2023 dengan tema Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting. Menurut Rini, sebelum mempunyai antropometri, pengukuran bayi dan anak di posyandu belum menggunakan alat yang berstandar. Banyak posyandu yang masih mengukur tinggi badan dan lingkar kepala bayi atau anak menggunakan medline atau meteran kain.
Rini menyebut alat yang tidak sesuai standar itu berpotensi menghasilkan pengukuran yang keliru. Akibatnya, data kasus stunting pun bisa meleset. Sementara dengan menggunakan alat antropometri, tingkat kekeliruan bisa diminimalisasi karena alat tersebut sudah berstandar.
“Selama ini kan kami hanya menggunakan alat ukur seadanya. Jadi bisa dimungkinkan data pengukuran tubuh bayi, anak baduta, dan anak balita ini kurang valid. Kalau pakai antropometri, bisa lebih valid,” kata Rini kepada Solopos.com, Jumat (28/7/2023).
Dia melanjutkan, data yang valid itu menjadi modal penanganan kasus stunting menjadi tepat sasaran. Ketika pengukuran tubuh bayi di posyandu sudah menggunakan antropometri yang terstandar secara serentak, maka ada tiga kemungkinan yang akan muncul, yaitu kasus stunting akan turun, naik, atau tetap.
Apabila hasil penimbangan atau pengukuran serentak menggunakan antropometri berstandar menghasilkan kasus stunting naik atau turun secara signifikan, maka selama ini ada kekeliruan pengukuran. Namun jika hasilnya menunjukkan tetap atau perubahan tidak signifikan, maka pengukuran selama ini mendekati akurat.
Rini menyampaikan saat ini kasus anak balita stunted sebanyak 1.364 anak. Sedangkan kasus stunting atau tengkes sebanyak 10,04% dari 43.630 anak.
Stunted adalah kondisi anak mengalami pendek badan atau kurang berat badan pada usia tertentu. Anak yang stunted tidak selalu menjadi anak stunting. Sebab, stunting adalah ketika kondisi anak mengalami kurang tinggi dan berat badan sekaligus kognitif anak belum berfungsi semestinya pada usia tertentu.
“Kalau anak sudah stunting, sudah tidak bisa diperbaiki. Tetapi kalau stunted, masih bisa dicegah untuk tidak menjadi stunting. Anak yang stunted ini diperiksa semua oleh dokter anak,” ucap dia.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, optimistis target zero penambahan kasus stunting pada 2024 bisa tercapai. Target itu dinilai masih sangat realistis mengingat anak yang stunted masih 1.364 anak.
Anak-anak itu masih bisa diintervensi untuk tidak menjadi anak yang stunting. Apalagi dengan adanya antropometri ini diharapkan bisa memberikan data valid ukuran tubuh anak.
Tidak hanya itu, pemberian makanan tambahan (PMT) pada anak yang berpotensi stunting juga terus dilakukan. Pemkab menganggarkan Rp7 miliar untuk PMT. Menurutnya, PMT dirumuskan oleh dokter gizi dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anak.
“Ini untuk membangun SDM [sumber daya manusia] yang berkualitas. Anak yang stunting ini nanti efeknya panjang, kemampuan intelektualnya kurang, akibatnya kualitas hidupnya juga tidak baik. Kami ingin SDM Wonogiri ini benar-benar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik,” ujar dia.
Jekek, sapaan akrabnya, ada beberapa penyebab anak mengalami stunting, antara lain karena kesalahan pola asuh dan pola makan. Kesalahan pola asuh itu akibat ketidakpahaman orang tua. Sedangkan kesalahan pola makan salah satunya disebabkan karena kemiskinan. Anak tidak mendapatkan gizi yang baik sejak lahir.
Dia menambahkan dari sekitar 43.600 anak masih ada enam persen yang tidak rutin memeriksakan ke posyandu. Pemkab bekerja sama dengan semua kader posyandu untuk mengecek penyebab enam persen anak tersebut tidak ke posyandu.
“Apakah karena orang tuanya malas, orang tuanya merantau, atau yang lain? Ini sedang kami gali penyebabnya,” kata Jekek.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
