Solopos.com, SUKOHARJO — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, sempat menyindir Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta soal polemik sponsor pinjaman online (pinjol) yang sedang ramai.
Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi pemateri dalam seminar memperingati 41 tahun Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam, di Gedung Assalaam Center, Kartasura Sukoharjo, Sabtu (12/8/2023). Seminar tersebut bertajuk “Menguatkan Peran Pesantren dalam Prespektif Keislaman dan Kebangsaan”.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Selain menyampaikan dua peran penting pesantren yakni peran revolusioner dan peran evolusioner Mahfud MD juga sempat menyindir UIN RM Said atas kasus mahasiswa baru yang diduga dipaksa registrasi aplikasi pinjol hingga beberapa hari ini menghebohkan jagat maya.
“Ini yang sekarang kalau tidak salah di UIN Surakarta yang sedang ramai pinjol mahasiswa di sini [Sukoharjo] kan? Itu yang beberapa hari ini ramai mahasiswa diminta mendaftar pinjol semua, sampai panitianya mau dipecat karena menganjurkan semua maru [mahasiswa baru] harus pinjam [di aplikasi pinjol],” celetuk Mahfud saat itu.
Mahfud MD mengatakan hal tersebut sebagai contoh mengingat digitalisasi menjadi tantangan semua pihak ke depan. Selain itu hoaks dan ancaman bahaya lainnya secara digital juga mengintai. Maka ia meminta masyarakat saat ini setidaknya harus menguasai teknologi digital.
“Orang yang kena pinjol itu sekarang karena tidak menguasai digital. Ini harus diantisipasi dengan pendidikan modern, tidak cukup tradisional-tradisional untuk masa depan mayarakat Indonesia ke depan. Apalagi sekarang semua menggunakan kecerdasan buatan,” ungkapnya.
Mahfud menambahkan ke depan teknologi informasi tidak bisa dihindarkan apalagi jika ingin menuju Indonesia emas yang diprediksi akan terjadi pada 2045 mendatang. Selain itu penegakan hukum dan keadilan menjadi tugas kita semua.
“Sekarang semua sudah pakai robotik, besok suatu saat ada pembunuhan ternyata pelakunya robot bagaimana hukum fikihnya?” tanya Mahfud MD pada hadirin.
Mahfud mengatakan meski bangsa kuat dan besar namun jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan maka negara akan pecah. Ia mencontohkan ketika bangsa sudah memiliki ideologi bahkan konstitusi yang kuat sekalipun ketika terjadi disorientasi akan timbul distrust, rakyat tidak percaya.
Kemudian ketika hal tersebut tak tertangani akan timbul disobedient atau ketidakpatuhan hingga akhirnya rakyat membangkang. Jika hal tersebut meluas maka akan terjadi disintegrasi atau perpecahan pada sebuah bangsa. “Nah tugas kita harus menjaga negara yang gemah ripah loh jinawi,” ungkapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
