Solopos.com, BOYOLALI — Kementerian Agama (Kemenag) mencabut rekomendasi atau izin penyelenggaraan kegiatan Kongres Majelis Mujahidin di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, yang dijadwalkan pada Sabtu-Minggu (19-20/8/2023).
Pencabutan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi, tertanggal 14 Agustus 2023. Surat tersebut dibenarkan Plt Kepala AHD Boyolali, Dyah Sri Marwati, saat dimintai konfirmasi Solopos.com, Selasa (15/8/2023) malam.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Betul dari Kemenag, tadi saya juga langsung koordinasi apakah benar diterbitkan surat tersebut, dijawab njih [iya]. Mungkin beliau-beliau di Kemenag ada pertimbangan khusus yang di situ tidak bisa kami jawab,” kata Dyah.
Lebih lanjut, Dyah menceritakan pada Selasa siang ia mendapatkan kunjungan dari Mabes Polri. Ia menceritakan perwakilan Mabes Polri menyampaikan terkait sikap pencabutan rekomendasi dari Kemenag terkait kongres Majelis Mujahidin di AHD Boyolali.
“Memang dalam hal organisasi keagamaan ini kan di bawah bimbingan Kemenag, tentu kalau sudah tidak diizinkan berarti yang bersangkutan harus mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan,” kata dia.
Lebih lanjut, Dyah mempersilakan penyelenggara kongres Majelis Mujahidin untuk menyelesaikan urusan administrasi, perizinan, dan sebagainya ke Mabes Polri. Jika semua urusan perizinan dan lain-lain sudah lengkap sampai ke Mabes Polri, pengelola AHD tentu tidak ada menolak.
Ia memastikan pada prinsipnya jika syarat dan ketentuan untuk menyelenggarakan kegiatan di AHD terpenuhi, pengelola AHD akan bersiap. Namun, jika pihak panitia kongres Majelis Mujahidin tidak bisa memenuhi sampai 18 Agustus 2023, keinginan panitia untuk membuat kegiatan berskala nasional di AHD Boyolali harus ditunda.
“Ini sudah kami sampaikan juga ke pimpinan. Kami menunggu saja, ya kalau tanggal 18 [Agustus] itu enggak lengkap persyaratannya, ditunda itu tadi jawabannya,” kata dia.
Unjuk Rasa Penolakan
Sebelumnya diberitakan, sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Nasionalis Boyolali menggelar aksi unjuk rasa di depan AHD, Ngemplak, Boyolali, Selasa (15/8/2023) siang. Mereka menolak AHD dipakai untuk kongres Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).
Koordinator aksi, Darto, mengatakan alasan penolakan itu salah satunya karena Asrama Haji Donohudan merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus milik umat Islam yang setiap tahunnya dipergunakan untuk kegiatan haji.
Namun, lanjut Darto, AHD Boyolali itu malah akan digunakan kelompok yang mengatasnamakan Majelis Mujahidin untuk melaksanakan kongres pada 19 dan 20 Agustus 2023. Darto mengungkapkan Majelis Mujahidin dulunya bernama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan didirikan serta dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir.
“Semua orang mengetahui siapa Abu Bakar Baasyir, tokoh pendiri Jamaah Islamiyah [JI] dan MMI yang terlibat dalam jaringan teroris internasional,” ungkap dia.
Selain itu, Darto mengatakan MMI didirikan karena adanya ghirah untuk mendirikan Daulah Islamiyah atau negara Islam. Tujuannya untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kongres Majelis Mujahidin di AHD Boyolali, lanjut Darto, mengusung konsep menuju Indonesia Bersyariah, yang menurutnya jelas-jelas tidak sesuai dengan konsep keutuhan NKRI.
Dengan konsep itu, Aliansi Nasionalis Boyolali menilai Majelis Mujahidin menganggap Pancasila bukan dasar negara, melainkan hanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Majelis Mujahidin juga dinilai memiliki konsep berbahaya mengenai jihad fii sabilillah yang rawan mengarah ke radikalisme dan terorisme.
Sementara itu, salah seorang warga yang berada di sekitar lokasi namun enggan disebut namanya, mengaku beberapa kali melihat spanduk-spanduk penolakan penyelenggaraan kongres MMI dari berbagai elemen masyarakat. Spanduk-spanduk tersebut dipasang di depan AHD Boyolali.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
