Solopos.com, BOYOLALI — Penyelenggaraan kongres Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI di Asrama Haji Donohudan atau AHD, Ngemplak, Boyolali, yang dijadwalkan Sabtu-Minggu (19-20/8/2023) menuai penolakan dari sejumlah pihak.
Salah satunya dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Nasionalis Boyolali. Sejumlah orang dari aliansi itu menggelar aksi unjuk rasa di depan AHD pada Selasa (15/8/2023) siang. Mereka menolak AHD dipakai untuk kongres MMI.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Koordinator aksi, Darto, mengatakan ada 8-10 orang yang mengikuti aksi penyampaian aspirasi di depan AHD Boyolali hari itu. Dalam orasinya, Darto mengungkapkan menyebut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), 17 Agustus 2023, seharusnya diperingati dengan penuh kebanggaan akan jerih payah para pahlawan.
Ia menyatakan para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
“Namun faktanya, di kompleks Asrama Haji Donohudan, yang notabene milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus milik umat Islam yang setiap tahunnya dipergunakan untuk kegiatan jemaah haji, digunakan kelompok yang mengatasnamakan Majelis Mujahidin untuk melaksanakan kongres pada 19 dan 20 Agustus 2023,” ujar dia.
Darto mengungkapkan Majelis Mujahidin dulunya bernama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan didirikan serta dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir.
“Semua orang mengetahui siapa Abu Bakar Baasyir, tokoh pendiri Jamaah Islamiyah [JI] dan MMI yang terlibat dalam jaringan teroris internasional,” ungkap dia.
Tiga Tuntutan Aliansi Nasionalis Indonesia
Darto juga mengatakan MMI didirikan karena adanya ghirah untuk mendirikan Daulah Islamiyah atau negara Islam. Tujuannya untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kongres Majelis Mujahidin di AHD Boyolali, lanjut Darto, mengusung konsep menuju Indonesia Bersyariah, yang menurutnya jelas-jelas tidak sesuai dengan konsep keutuhan NKRI.
Dengan konsep itu, Aliansi Nasionalis Boyolali menilai Majelis Mujahidin menganggap Pancasila bukan dasar negara, melainkan hanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Majelis Mujahidin juga dinilai memiliki konsep berbahaya mengenai jihad fii sabilillah yang rawan mengarah ke radikalisme dan terorisme.
“Dengan latar belakang tersebut, sudah sangat jelas bahwa memberikan ruang bagi Majelis Mujahidin untuk menggelar kongres di Asrama Haji Boyolali adalah kesalahan fatal,” kata Darto dalam orasinya.
Ia menyatakan kesalahan fatal yang ia maksud karena mengakomodasi Majelis Mujahidin untuk menyebarkan dan mengembangkan paham mereka. Yang menurut Aliansi Nasionalis Boyolali, paham yang dianut Majelis Mujahidin sangat berbahaya bagi NKRI dan kejayaan Pancasila.
Lewat aksi demo itu, Aliansi Nasionalis Boyolali menyatakan tiga sikap yakni, pertama, menolak keras berkembangnya paham dan pemikiran yang dianut oleh Majelis Mujahidin di seluruh wilayah Boyolali pada khususnya dan NKRI pada umumnya.
Kedua, menolak keras pelaksanaan kongres Majelis Mujahidin di Asrama Haji Donohudan Boyolali, dan ketiga, jaga kejayaan Pancasila dan keutuhan NKRI tanpa embel-embel bersyariah.
Spanduk Penolakan
Tuntutan tersebut mereka tujukan kepada panitia acara maupun pengelola AHD Boyolali. Seusai berorasi, mereka kemudian memasang spanduk penolakan di samping gerbang AHD.
Sementara itu, salah seorang warga yang berada di sekitar lokasi namun enggan disebut namanya, mengaku beberapa kali juga melihat spanduk-spanduk penolakan penyelenggaraan kongres MMI dari berbagai elemen masyarakat. Spanduk-spanduk tersebut dipasang di depan AHD Boyolali.
Terpisah, Plt Kepala AHD Boyolali, Dyah Sri Marwati, menyampaikan kebanyakan orang mengetahui AHD hanya sebatas pada pelayanan haji. Ia menjelaskan pelayanan haji di AHD telah dilaksanakan sejak 1997.
Namun, ia mengatakan AHD Boyolali juga melayani penggunaan gedung oleh organisasi-organisasi lainnya, termasuk organisasi islam, organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi swasta, dan lain-lain.
“Prinsip mengapa kami kok nekat memberikan pelayanan ke MMI, Asrama Haji Donohudan mengapa kok berani? Pada prinsipnya, siapa pun yang mau menggunakan tempat kami untuk berkegiatan, mereka tentu harus melalui beberapa tahapan, seperti penyampaian surat untuk izin penggunaan gedung, dan prosedur lainnya yang harus dipenuhi,” kata dia.
Dyah menjelaskan terkait kegiatan kongres MMI, ia telah menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).
“Ternyata memang beliau secara tersirat memang diminta membuat surat persetujuan dari Polda. Jadi bisa menunjukkan ke kami, atas dasar izin itu, mereka boleh berkegiatan di tempat kami. Tidak ada hak kami untuk menolak, karena dari Polda sudah mengizinkan,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
