Solopos.com, SRAGEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen masih dihadapkan pada tiga permasalahan besar yang menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan pada 2024 dan tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, dari lima capaian sasaran indikator pembangunan daerah Sragen selama 2023 hanya angka kemiskinan yang tidak memenuhi target. Angka kemiskinan di 2023 ditargetkan 11,73% realisasinya masih tinggi di angka 12,87%. Data tersebut terungkap dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025 di Aula Sukowati Setda Sragen, Rabu (17/1/2024).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Hargiyanto, dalam paparan tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, menjelaskan lima capaian indikator pembangunan daerah Sragen itu terdiri atas indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Sekda menyampaikan target lima indikator tersebut terpenuhi, kecuali di angka kemiskinan yang relatif masih tinggi 12,87%. Sementara untuk empat indikator lainnya, sebut dia, memenuhi target, yakni IPM menjadi 75,10; IPG 92,24; pertumbuhan ekonomi sangat tinggi di 5,76% dari target 5,3%, dan penurunan TPT cukup baik dari 4,07% menjadi 3,87%.
Sekda menerangkan meski capaian indikator di 2023 memenuhi target tetapi Sragen masih dihadapkan pada tiga permasalahan besar, yakni tingkat pengangguran, kemiskinan, dan IPM.
Dia mengatakan tingkat partisipasi angkatan kerta (TPAK) Sragen mengalami penurunan sejak pandemic Covid-19, yakni dari 71,4 di 2021 turun menjadi 69,4 di 2022 dan turun lagi di 68,60 di 2023.
Sementara tingkat pengangguran di Sragen, jelas dia, masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Wonogiri, Ngawi dan Sukoharjo. Angka TPT Sragen 3,87% itu lebih rendah bila dibandingkan dengan Boyolali, Klaten, Karanganyar, Solo, dan Grobogan. Artinya, TPT Sragen terendah ketiga di Soloraya setelah Wonogiri dan Sukoharjo.
“Angka kemiskinan masih tinggi dan masuk dalam 17 daerah zona merah kemiskinan di Jawa Tengah. Pemkab sudah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan lewat program desa tuntas kemiskinan (Tumis) dengan anggaran sampai Rp10,5 miliar di 2023 yang bersumber dari CSR [corporate social responsibility]. Dari penanganan kemiskinan itu, porsi dana paling besar untuk rumah tidak layak huni [RTLH] senilai Rp5,5 miliar,” ujar Hargiyanto.
Angka kemiskinan Sragen masih di atas angka kemiskinan Jawa Tengah 10,77% dan nasional 9,36%. Posisi Sragen masuk dalam delapan kabupaten termiskin di Jawa Tangah. Tujuh daerah termiskin lainnya terdiri atas Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, dan Rembang.
Sekda menyampaikan permasalahan berikutnya IPM Sragen karena angka IPM Sragen masih rendah bila dibandingkan daerah lain di Soloraya, kecuali Wonogiri (71,97) yang berada di bawah Sragen. IPM tertinggi di Soloraya berada di Solo dengan 83,54.
Sementara Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan pada periode kedua ini masih tetap fokus pada enam program unggulan, yaitu membangun SDN unggul di setiap kecamatan; meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap secara bertahap; membangun fasilitas olahraga.
Selain itu, optimalisasi mal pelayanan publik (MPP) dan kantor pemda terpadu; pengembangan UMKM dengan anggaran Rp10 miliar per tahun; dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yuni, sapaannya, mengakui dari enam program unggulan itu hanya pembangunan fasilitas olahraga yang belum terealisasi karena baru akan dibangun di 2024.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
