Solopos.com, KLATEN — Sebelum 2016, Desa Wunut di Kecamatan Tulung, Klaten, masih berstatus desa tertinggal dengan pendapatan asli (PA) desa hanya berkisar puluhan juta rupiah per tahun. Namun, kini hanya dalam waktu sekitar tujuh tahun, Wunut menjelma menjadi desa yang mandiri dan kaya raya.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
PA desanya pada 2023 ini mencapai Rp2,7 miliar. Semua itu tak lepas dari upaya pemerintah desa setempat mengembangkan Umbul Pelem hingga menjadi salah satu destinasi wisata air terpopuler di Kabupaten Bersinar.
Jumlah pengunjung umbul yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sumber Kamulyan tersebut mencapai 569.673 orang selama 2022. Dari pengelolaan umbul di perbatasan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Boyolali itu lah, PA Desa Wunut terdongkrak jadi ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun.
Selain menyumbang pendapatan asli Desa Wunut, Klaten, keberadaan Umbul Pelem yang dikembangkan menjadi destinasi wisata juga menjadi sumber mata pencaharian warga sekitar yang ikut mengelola.
Bahkan, dengan pendapatan sebesar itu, Pemdes Wunut mampu membayari premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk ratusan warga tidak mampu. Pendapatan itu juga dimanfaatkan untuk santunan kematian, santunan warga miskin, dan kegiatan sosial lainnya.
Wunut yang dulu merupakan desa tertinggal kini menjelma menjadi desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Desa mandiri yang dimaksud yakni desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Kategori mandiri itu dicapai Desa Wunut hanya dalam waktu beberapa tahun. Pada 2016, posisi Wunut masih masuk kategori desa tertinggal. Kisah sukses Desa Wunut dari desa tertinggal menjadi desa mandiri tidak lepas dari kucuran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat.
Pemanfaatan Dana Desa
Jauh sebelum dikembangkan, kawasan lahan kas desa di dekat Umbul Pelem dimanfaatkan untuk budi daya cenil, selada air yang biasa digunakan untuk sayuran urap.
Lahannya disewakan pemerintah desa kepada warga. Baru pada 2016, kawasan Umbul Pelem mulai digarap memanfaatkan gelontoran dana desa. Dari total dana desa yang diterima Wunut pada 2016 senilai Rp608 juta, sekitar Rp306 juta dimanfaatkan untuk membangun Umbul Pelem.
Pembangunan itu meliputi talut serta kolam renang anak. Pada 2017, proyek pembangunan berlanjut. Lagi-lagi dana desa menjadi andalan.
Dari total dana desa Rp775 juta yang diterima pada 2017, sekitar Rp575 juta dialokasikan untuk melanjutkan proyek Umbul Pelem. Kelanjutan pembangunan itu meliputi penyempurnaan kolam anak, pembangunan kolam renang dewasa, pembangunan sarana pendukung, penambahan wahana bermain, hingga revitalisasi sumber mata air.
Proyek pembangunan Umbul Pelem berlanjut pada 2018. Dari total dana desa Rp913 juta, sekitar Rp535 juta dimanfaatkan untuk pengembangan Umbul Pelem. Alokasi anggaran itu untuk beragam kegiatan mulai dari pembuatan flying fox, wahana taman pasir,taman, hingga berbagai sarana prasarana lainnya.
Pada Mei 2018, Umbul Pelem dioperasikan. Meski belum sempurna dan belum genap setahun beroperasi, pendapatan yang diperoleh Bumdes dari pengelolaan Umbul Pelem pada akhir 2018 telah mencapai Rp700 juta.
Seiring beroperasi, pembangunan terus berjalan. Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan Umbul Pelem berlanjut pada 2019. Dari total dana desa Rp875 juta, sekitar Rp192 juta dialokasikan untuk pengembangan Umbul Pelem seperti untuk pembangunan wahana river tubing hingga sarana pelengkap lainnya.
Sejak 2016 hingga 2019, total dana desa yang sudah dialokasikan untuk pengembangan wisata di Desa Wunut mencapai Rp1,6 miliar. Modal tersebut kelihatannya memang besar namun bisa kembali dengan cepat. Bahkan, kini ibaratanya Desa Wunut tinggal menikmati hasilnya.
“Tanpa dana desa kami tidak mungkin bisa membangun Umbul Pelem seperti saat ini. Karena memang sebelumnya PA desa kami dari hasil melelangkan tanah kas dan sumber lainnya itu sekitar Rp30 juta-Rp50 juta selama satu tahun,” kata Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistya Setiawan, saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (20/10/2023).
Tantangan Berat
PA desa itu, kata Iwan, hanya cukup untuk membiayai operasional pemerintahan desa. “Alhamdulillah, PA desa kami sekarang naik drastis sampai ratusan juta rupiah, bahkan tahun 2023 ini PA desa kami sekitar Rp2,7 miliar,” jelasnya.
Perjalanan Desa Wunut menjadi desa mandiri dengan pengembangan potensi wisata itu tak mulus-mulus saja. Iwan pun mengakui hal itu. Terutama ketika awal merencanakan pengembangan potensi itu.
“Saat itu kami menawarkan sesuatu belum jelas hasilnya. Itu sulit untuk diterima masyarakat. Oleh karena itu, kami saat itu berupaya meyakinkan ke masyarakat hingga akhirnya bisa berjalan,” kata Iwan.
Pemerintah desa yang mendadak menerima kucuran anggaran dalam jumlah besar, diakui Iwan, menjadi tantangan lain, terutama bagi aparatur desa. “Alhamdulillah kami didukung perangkat desa melaksanakan semuanya sesuai aturan dan tidak untuk memperkaya diri,” jelas dia.
Iwan menilai setiap desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Tak melulu ke arah pariwisata. Dia menilai SDM menjadi peran penting bagaimana mengelola dana desa itu untuk mengembangkan potensi yang bisa mendongkrak PA desa.
Dia berharap pendampingan dari para pendamping desa serta dinas terkait bisa lebih dipertajam lagi untuk mengembangkan potensi yang di masing-masing desa.
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, total dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk 391 desa di Klaten pada 2023 mencapai Rp369,79 miliar.
Jumlah itu berdasarkan informasi yang diakses Solopos.com dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten melalui unggahan di akun Instagram @kppn_klaten pada 26 Juli 2023.
Nominal dana desa untuk masing-masing desa beragam. Dari informasi yang diterima Solopos.com, nilai dana desa untuk masing-masing desa mulai dari sekitar Rp800 juta hingga lebih dari Rp1 miliar.
Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, menjadi desa yang selama ini dikenal mendapatkan kucuran dana desa paling kecil. Hal itu karena luas wilayah dan jumlah penduduk di desa tersebut lebih kecil dibandingkan desa-desa lainnya.
Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Luas wilayah salah satu desa di pusat kota Kecamatan Wedi itu sekitar 64,11 hektare. Hal itu diakui Kepala Desa (Kades) Gadungan, Amiruddin, saat ditemui Solopos.com di kantor desa setempat, Jumat (20/10/2023).
“Pada 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, dana desa untuk Gadungan bisa jadi yang paling kecil se-Indonesia. Per tahun itu sebelumnya sekitar Rp635 juta. Pada 2023 ada tambahan sekitar Rp200 juta menjadi sekitar Rp829 juta,” kata Amiruddin.
Amiruddin mengatakan pemanfaatan dana desa itu difokuskan pada pembangunan fisik maupun nonfisik. Salah satu pembangunan fisik yakni perbaikan jalan tanggul sungai yang nantinya bakal dimanfaatkan untuk pedagang klithikan.
“Jelas dengan dana desa sangat berdampak untuk pembangunan desa baik dari kuantitas maupun kualitas. Dulu sebelum ada dana desa, untuk membangun saja harus mikir golek [mencari]. Sekarang itu mikir ngecake [memanfaatkan],” kata pria yang juga pernah menjadi kades pada era 1980-an itu.
Sekretaris DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Klaten, Heru Purnomo, menjelaskan dana desa digelontorkan pemerintah sejak 2015 sesuai amanat UU tentang Desa.
Heru menjelaskan gelontoran dana desa yang diterima masing-masing desa beragam tergantung luas wilayah hingga jumlah penduduk. Soal pemanfaatan dana desa, menurut dia, juga bervariasi.
“Secara umum dengan dana desa itu sangat membantu terutama untuk pelaksanaan strategi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang pasti sangat dimanfaatkan masyarakat,” kata Heru.
Heru berharap pengelolaan dana desa bisa dikembalikan sesuai dengan ruh UU Desa yakni otonomi desa. “Harapan kami dana desa benar-benar bisa dikelola desa untuk kedaulatan desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan prioritas desa. Selama ini masih banyak program dari pemerintah yang harus ditanggung dari dana desa menyesuaikan dengan regulasi yang ada di kementerian maupun lembaga,” kata Heru.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
