Solopos.com, SRAGEN — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya tanah sawah mereka sehingga membutuhkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Buruknya kondisi tanah ini diketahui dari hasil pengujian di beberapa wilayah di Sragen.
Aduan KTNA Sragen itu disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan ditembuskan ke Menteri Koordinasi Perekonomian, Komisi IV DPR RI, Kepala Staf Presiden, Menterai Pertanian, Ketua KTNA Nasional, Ketua KTNA Provinsi Jawa Tengah, Pj. Gubernur Jateng, dan Bupati Sragen.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Ya, kami berkirim surat ke Presiden Jokowi tentang hasil uji tanah yang menjadi dasar untuk meminta penambahan alokasi pupuk bersubsidi di Sragen. Persoalan kondisi lahan ini akan berdampak pada produktivitas gabah,” ujar Ketua KTNA Sragen, Suratno, kepada Espos, Jumat (22/9/2023).
Dia menerangkan kebutuhan urea di Sragen berkisar antara 250-300 kg per hektare, SP-36 sebanyak 75 kg/hektare, KCI antara 50-100 kg/hektare. Sedangkan pupuk ZA 100 kg/hektare khusus untuk Kecamatan Sambungmacan, Sukodono, Tangen, dan Jenar.
Jika mengacu rekomendasi Kementandengan proporsi 15-15-15, maka kebutuhan pupuk NPK 200-350 kg/hektare, urea 150-200 kg/hektare, dan ZA tetap untuk empat kecamatan. Jika proporsi yang dipakai 15-10-12, maka porsi untuk NPK naik menjadi 275-350 kg/hektare, urea dan ZA tetap.
“Tetapi dalam kenyataannya alokasi pupuk bersubsidi itu tidak seperti yang direkomendasikan Kementan. Alokasi NPK hanya 190 kg/hektare pada 2021 dan 165 kg/hektare pada 2022. Atas kondisi tersebut, kami melakukan uji tanah ke seluruh kecamatan. Secara umum kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium rendah,” jelas Suratno.
Akibat Kondisi tanah yang buruk karena kekurangan pupuk itu mengakibatkan produksi padi turun 3,67% atau 24.883 ton pada 2022. Pada 2021, produksi padi 703.458 ton lalu turun menjadi 678.575 ton pada 2022.
Jika kondisi ini dibiarkan, Suratno khawatir Sragen yang menjadi penyangga pangan nomor tiga di Jateng dan ke-12 nasional tak lagi bisa diandalkan produksi padinya.
“Kami merasakan berat untuk meningkatkan produksi dan menutup biaya akibat subsidi yang semakin berkurang. Bila menggunakan pupuk non subsidi harganya jauh lebih mahal . Di samping itu harga pestisida juga tidak terkendali,” ujarnya.
Dia meminta supaya subsidi pupuk ditambah agar bisa mengikuti rekomendasi Kementan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
