SOLOPOS.COM - Para narasumber menyampaikan gagasan mereka dalam talk show sebagai rangkaian KTNA Sragen The Exporience 2023 di Gedung SMS Sragen, Jumat (6/10/2023). (Istimewa/KTNA Sragen)
Solopos.com, SRAGEN — Keberpihakan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian petani dinilai Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) masih kurang. Stabilitas harga tanaman pangan pascapanen, khususnya padi, tidak terjamin. Sementara alokasi pupuk bersubsidi masih jauh dari kebutuhan petani.
Kemandirian petani itu akan terwujud ketika petani bisa menguasai produksi (hulu) dan pemasaran (hilir). KTNA Sragen mencoba menakar kemandirian petani di Indonesia dalam talkshow yang menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan terkait pertanian.
Talk show itu menjadi rangkaian kegiatan hari kedua KTNA Sragen The Exporience 2023 yang digelar di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Jumat (6/10/2023). Para pembicara yang hadir terdiri atas anggota Komisi VI DPR, Luluk Nur Hamidah; Manager Penjualan IV Jateng Pupuk Indonesia, Muhammad Abdul Hakim; Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah, Akhmad Kholisun; dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkembunan Provinsi Jateng, Supriyanto.
Ketua KTNA Sragen, Suratno, menerangkan kemandirian petani yang ia maksud adalah bisa memproduksi tanaman pangan sendiri, menjual hasil panen sendiri, dan menghasilkan pupuk sendiri dengan kearifan lokal masing-masing.
Ketua KTNA Sragen, Suratno, menerangkan kemandirian petani yang ia maksud adalah bisa memproduksi tanaman pangan sendiri, menjual hasil panen sendiri, dan menghasilkan pupuk sendiri dengan kearifan lokal masing-masing.
Dia menyampaikan dalam talk show tersebut, Luluk Nur Hamidah berbicara terkait kebijakan makro dari hulu hingga hilir. Sementara Bulog menyampaikan soal penyerapan gabah petani lewat kebijakan beras PSO (public services obligation).
“Kalau Pupuk Indonesia lebih pada sebagai operator kebijakan pupuk. Dari talk show itu ada wacana pendayagunaan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk penyerapan gabah pascapanen. Apa yang disampaikan para narasumber relevan dengan tema yang diangkat. Namun, untuk mewujudkan kemandirian petani dari hulu sampai hilir itu susah karena terbentur dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Untuk saat ini petani diuntungkan dengan harga tinggi di atas Rp7.000 per kg. Saat harga beras tinggi, kata dia, pemerintah justru menekan dengan melakukan operasi pasar (OP) dengan alasan menekan laju inflasi. Suratno ingin pemerintah menetapkan harga beras sehingga stabil namun tetap menguntungkan petani.
“Dengan situasi tersebut maka keberpihakan pemerintah terhadap petani kurang bahkan tidak ada. Kami berharap ada keberpihakan pemerintah dalam kebijakan mengatur tata niaga gabah. Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani itulah berpengaruh pada kesejahteraan petani,” jelasnya.
KTNA berharap tata niaga gabah ini lebih baik dibicarakan bersama supaya semua bisa jalan bersama.
Koordinator Talk Show KTNA Sragen The Exporience 2023, Ngadimin, menyampaikan meski dalam situasi sekarang petani diuntungkan. Namun, tengkulak jauh lebih diuntungkan. Ia mencontohkan harga padi per patok di tingkat petani laku Rp17 juta, sementara harga di tingkat tengkulak bisa Rp29 juta.
Ia juga menyinggung soal minimnya keterlibatan petani dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Bahkan dalam penyusunan kebijakan di tingkat pemerintah desa pun, menurut Ngadimini, petani ditinggalkan.
Pada bagian lain, pada Jumat sore tadi diadakan penilaian lomba merangkai buah. Juara I diraih KTNA Sragen Kota, juara II KTNA Sambirejo, dan juara III KTNA Karangmalang. Kemudian juara lomba asah terampil, juara I KTNA Gondang, juara II KTNA Karangmalang, dan juara III KTNA Miri.