SOLOPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI di Lobi Kantor Bupati Sukoharjo, Senin (13/11/2023). (Istimewa/Pemkab Sukoharjo)
Solopos.com, SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI di Lobi Kantor Bupati Sukoharjo, Senin (13/11/2023).
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyebut Sukoharjo berhasil lolos seleksi tahap kedua, yaitu verifikasi administrasi. Kini, Kabupaten Sukoharjo masuk pada penilaian tahap selanjutnya, yakni verifikasi lapangan.
“Anugerah Parahita Ekapraya adalah bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pemimpin kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender [PUG]. Kondisi di Kabupaten Sukoharjo dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender [IPG] dan Indeks Pemberdayaan Gender [IDG] di atas indeks rata-rata Jawa Tengah dan Nasional,” beber Etik.
Ia menyebut IPG Kabupaten Sukoharjo pada 2022 sebesar 96,96%, sementara di Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 92,83% dan dalam tingkat nasional sebesar 91,63%. Sedangkan untuk IDG tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo sebesar 79,16%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,78% dan Nasional sebesar 76,59%.
Kendati demikian, Etik mengakui perlu adanya evaluasi lantaran dalam implementasinya Sukoharjo dapat mencapai indeks yang tinggi, namun belum mampu meraih penghargaan APE.
Etik berharap pada 2023 ini, Kabupaten Sukoharjo berhasil mendapatkan legitimasi melalui APE. Raihan penghargaan tersebut menurutnya sebagai bentuk pengakuan atas komitmen kepala daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.
Mengingat indikator atas keberhasilan implementasi Pengarusutamaan Gender juga diperoleh melalui angka IPG. Selanjutnya, ia berharap kepada seluruh pihak terkait dapat bergerak aktif dan saling bersinergi mengikuti proses verifikasi penilaian lapangan APE dengan sebaik-baiknya.
Seperti diketahui Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan menjadi komitmen pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sejak tahun 2000, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9/2000 secara tegas menyatakan Bupati dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan harus mengintegrasikan isu-isu gender dalam pembangunan daerah.
Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan. Serta sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Saya berharap kepada perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender, untuk saling bersinergi dan berkolaborasi antarinstansi maupun organisasi dalam rangka memberdayakan kaum perempuan, baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sehingga pembangunan di berbagai sektor dan industri apapun menjadi ramah perempuan. Kepada seluruh perangkat daerah agar dapat mengaplikasikan dan melakukan analisa anggaran yang responsif gender secara tepat dan berkesinambungan,” tegas Etik.