SOLOPOS.COM - Kantor Kemenag Wonogiri meluncurkan kampung moderasi beragama di Desa Lebak, Pracimantoro, Wonogiri, Rabu (26/7/2023). (Istimewa/Kusnadi)
Solopos.com, WONOGIRI — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wonogiri meluncurkan kampung rintisan moderasi beragama di tiga desa/kelurahan di tiga kecamatan. Peluncuran kampung rintisan moderasi beragama itu sebagai upaya membentuk komunitas masyarakat yang beragam tetapi tetap hidup dalam harmoni.
Kepala Kemenag Wonogiri, Anif Solikhin, mengatakan peluncuran program itu dilakukan serentak secara nasional pada Rabu (26/7/2023) lalu. Di Kota Sukses, ada tiga desa/kelurahan yang diluncurkan menjadi kampung rintisan moderasi beragama.
Tiga desa/kelurahan itu meliputi Desa Wonokerto di Kecamatan Wonogiri, Desa Lebak di Kecamatan Pracimantoro, dan Kelurahan Karang di Kecamatan Slogohimo. Anif menjelaskan selama ini kehidupan warga di tiga desa/kelurahan itu harmonis meski ada tiga komunitas warga berbeda agama.
Dia mencontohkan di Kelurahan Karang yang ditetapkan sebagai rintisan kampung moderasi beragama di Wonogiri memiliki tiga rumah ibadah agama Islam, Katolik, dan Buddha. Warga kelurahan itu telah menjalankan kehidupan sosial tanpa permusuhan.
Dia mencontohkan di Kelurahan Karang yang ditetapkan sebagai rintisan kampung moderasi beragama di Wonogiri memiliki tiga rumah ibadah agama Islam, Katolik, dan Buddha. Warga kelurahan itu telah menjalankan kehidupan sosial tanpa permusuhan.
Masing-masing komunitas agama tetap mempercayai dan menjalankan ritual agama mereka tanpa melarang komunitas agama lain untuk mempercayai kepercayaan yang dianut mereka.
“Untuk awal memang kami utamakan desa/kelurahan yang memiliki tiga kepercayaan agama berbeda. Dengan harapan desa itu menjadi contoh bagi desa/kelurahan lain bahwa hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda kepercayaan itu tidak masalah,” kata Anif saat ditemui Solopos.com di Kantor Kemenag Wonogiri, Selasa (1/8/2023).
Anif menyebut rintisan kampung moderasi beragama di Wonogiri ini menjadi prototipe kehidupan sosial yang lebih besar. Warga di kampung moderasi beragama, meski berbeda agama, sebagai warga negara mereka sadar sadar betul akan hak dan kewajiban yang sama di mata negara.
Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban di mata negara berdasarkan agama. Dia mencontohkan dalam hal penggunaan fasilitas umum seperti sumber air. Tidak boleh air dari sumber itu hanya dikonsumsi warga yang menganut agama tertentu.
“Contoh lain, fasilitas jalan umum desa. Berarti jalan itu boleh dilalui oleh siapa saja tanpa melihat agama apa yang dianut oleh pengguna jalan umum di desa itu,” jelas Anif.
Menurut dia, kampung moderasi beragama tidak hanya soal perbedaan agama. Tetapi juga menjadi moderasi untuk perbedaan pandangan dalam internal suatu agama. Anif menyebut perbedaan pandangan di internal suatu agama kadang malah lebih rentan memicu konflik horizontal.
Oleh karena itu, ke depan Kantor Kemenag Wonogiri bisa juga meluncurkan kampung moderasi beragama di desa/kelurahan yang warganya cenderung homogen dalam menganut kepercayaan agama. Anif menuturkan di setiap kampung moderasi beragama ada penyuluh agama.
Mereka bertugas melakukan penyuluhan nilai-nilai moderat. Selain itu, memastikan kehidupan sosial di desa/kelurahan itu berjalan tanpa konflik horizontal karena perbedaan kepercayaan.
Dia juga menyampaikan kampung moderasi beragama bisa menjadi penangkal agenda politik identitas. Warga diharapkan tidak terpengaruh dengan polarisasi agama yang disebabkan karena agenda-agenda politik.
“Sebetulnya, di Wonogiri saya lihat belum ada, dan semoga saja tidak pernah ada, konflik antarwarga yang disebabkan karena agama atau kepercayaan tertentu. Wonogiri relatif kondusif,” imbuh Anif.