SOLOPOS.COM - Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menerima penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Rabu (22/5/2024). Sukoharjo mampu meraih opini WTP sembilan kali berturut-turut sejak 2015.(Istimewa/Humas Pemkab Sukoharjo)

Solopos.com, SUKOHARJO — Pemkab Sukoharjo kembali mempertahankan penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Sukoharjo mampu meraih opini WTP sembilan kali berturut-turut sejak 2015.

Penyerahan penghargaan opini WTP dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Rabu (22/5/2024). Penghargaan opini WTP itu diterima oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani didampingi Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi. Selain Sukoharjo, BPK Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan opini WTP untuk daerah lain seperti Kota Solo.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Inspektur Daerah Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, mengatakan penghargaan opini WTP yang diraih sembilan kali berturut-turut menjadi bukti komitmen dan profesionalitas setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah.

“Alhamdulillah, Pemkab Sukoharjo kembali meraih penghargaan opini WTP dari BPK Perwakilan Jawa Tengah. Kemarin, saya ikut mendampingi Bupati saat penyerahan penghargaan opini WTP di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah kata dia, saat dihubungi Solopos.com, Kamis (23/5/2024).

Haris, sapaan akrabnya, mengatakan ada beberapa catatan dari BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk bahan evaluasi masing-masing pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pengelolaan anggaran yang sesuai perundang-undangan. Pengawasan dalam sistem pengendalian internal harus menjadi perhatian utama masing-masing pemerintah daerah.

Selain itu, manajemen pengelolaan aset daerah dan tertib administrasi dengan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

“Catatan dari BPK Perwakilan Jawa Tengah menjadi bahan evaluasi Pemkab Sukoharjo untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan good government dan good governance,” ujar dia.

Haris berharap setiap OPD di Pemkab Sukoharjo harus lebih bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah dan aset daerah pada masa mendatang. Laporan keuangan harus disusun secara detail dan jelas sehingga Pemkab Sukoharjo bisa kembali mempertahankan penghargaan opini WTP pada 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya