Solopos.com, SRAGEN — Sragen dikenal sebagai lumbung pangan terbesar kedua di Jawa Tengah (Jateng). Luas tanam tanaman padi di Sragen mencapai 159.751,224 hektare/tahun. Luas lahan pertanian di Sragen diperkirakan mencapai 53.250,4 hektare atau 53,54% dari total luas Kabupaten Sragen 99.460 hektare atau 994,6 km2. Namun, perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen di sektor pertanian dinilai belum optimal.
Angka tersebut didasarkan pada data di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Sragen. Jumlah petani yang terdaftar dalam sistem alokasi elektronik (e-alokasi) di Sragen sebanyak 100.821 orang.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Politikus Partai Nasdem Sragen, Bambang Widjo Purwanto, menilai Bupati Sragen ke depan haruslah orang yang bisa mengoptimalisasi pertanian sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 60% penduduk di Sragen menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Maka inovasi-inovasi di sektor pertanian krusial bagi Sragen.
“Sragen tentu harus belajar dari negara agraris yang maju, bukan belajar ke negara industri. Sragen bisa belajar ke Vietnam yang awalnya impor beras sekarang menjadi negara pengekspor beras,” ujar pria yang akan disapa Bambang Pur kepada Solopos.com, Kamis (21/3/2024).
Petani asal Gondang, Sragen, ini menyebut banyak kendala yang dihadapi di sektor pertanian. Para petani harus kalang kabut memenuhi kebutuhan pupuk setelah alokasi pupuk bersubsidi justru dikurangi hampir separuhnya oleh pemerintah.
“Produksi dituntut naik tetapi pupuk dikurangi. Ini menjadi tidak seimbang. Bupati ke depan harus fokus pada pertanian dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” pinta dia.
Bambang Pur juga meminta pemerintah lebih tegas dalam mempertahankan kebijakan lahan sawah yang dilindungi (LSD). Alih fungsi LSD jangan diizinkan. Masih banyak lahan nonproduktif yang bisa dijadikan kawasan industri maupun perumahan. Di Sragen, kawasan tak produktif ini berada di utara Bengawan Solo.
Pembangunan jalan tol Solo-Ngawi telah memakan banyak sawah produktif di Sragen. Begitu juga pembangunan pabrik dan perumahan.
Hal senada disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi. Ia menilai alih fungsi lahan pertanian menjadi masalah serius. Ke depan, menurutnya pemerintah harus punya terobosan bagaimana mengganti lahan pertanian yang hilang akibat alih fungsi lahan.
“Ketika ada 300 hektare lahan pertanian masuk lahan kuning, maka pemerintah harus berpikir untuk menggantikan lahan pertanian itu. Misalnya, lahan yang semula tidak produktif kemudian diupayakan agar menjadi produktif dengan menggandeng para kepala desa se-Sragen,” jelasnya.
Selain itu, Budiono mengusulkan perlu ada inovasi supaya pertanian Sragen maju. Seperti membuat konsep pertanian organik yang terintegrasi yang memadukan petani, penggilingan padi, dan pengusaha atau pemilik modal. Konsep pengembangan pertanian bisa dilakukan lewat pendekatan kemitraan mulai dari produksi di hulunya sampai pemasaran di hilirnya.
“Sragen sebagai lumbung pangan nasional itu harus memiliki varian produk pangan. Selain beras organik, bisa pengembangan padi ketan atau beras ketan. Varian-varian pangan itu kemudian diperbanyak hasil produksinya. Daerah yang hanya bisa panen 1-2 kali dalam setahun difasilitasi agar bisa panen tiga kali. Kebutuhan air, peralatan, dan seterusnya harus ditingkatkan,” ujarnya.
Inovasi berikutnya, jelas Budiono, perlu ada brand ambassador pertanian tanaman pangan lewat sinergi petani, kelompok tani, badan usaha milik desa (BUMDesa), dan pemerintah desa. Sinergi itu bertujuan memberi pelajaran satu atap di sektor pertanian, mulai dari pelayanan kebutuhan pupuk, bibit, pestisida, sampai jasa panen dengan combine harvester dan lainnya.
“Harus ada konsep program kerja agar semua pelayanan itu murah sehingga pengeluaran petani lebih hemat dan akhirnya petani sejahtera,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
