Solopos.com, KLATEN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, memastikan tes seleksi calon pegawai negeri sipil atau PNS saat ini transparan. Dalam prosesnya tidak bisa titip ke orang dalam.
Hal itu disampaikan Anas saat menggelar kegiatan sapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (22/2/2024).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Terkait SDM saat ini sedang berbenah, bagaimana agar SDM ke depan menjadi lebih bagus. Kita sedang dilema. Di satu sisi dituntut agar birokrasi berkelas dunia. Di sisi lain honorer itu sebagian masih banyak kompromi karena bekas sukarelawan, bekas tim sukses, bekas orang yang berjasa maka dijadikanlah honorer. Tentu ini tidak bisa dibiarkan terus menerus,” kata Anas.
Anas mengatakan saat ini tes rekrutmen PNS sudah sangat terbuka. Begitu pula dengan tes menjadi pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diplomat. “Tesnya sekarang sudah transparan sudah tidak bisa titip orang dalam,” tegas Anas.
Anas menambahkan sudah waktunya memberikan kesempatan yang sama kepada orang yang tidak memiliki jabatan di kampung sekalipun untuk menjadi ASN pengabdi sekaligus melayani rakyat. “Tes kemarin itu ada 530.000 formasi yang daftar 2,9 juta orang. Sekarang jadi PNS susahnya setengah mati,” ujarnya.
Anas memastikan tahun ini bakal ada rekrutmen CPNS. Masing-masing pemerintah daerah mengirimkan usulan formasi. Dia berpesan agar talenta-talenta terbaik di bidang digitalisasi bersiap untuk mewujudkan transformasi digital.
Digitalisasi dinilai memainkan peran vital dalam memberikan kemudahan akses pelayanan publik kepada masyarakat. Dia juga berpesan agar pemerintah daerah menyiapkan Diklat terbaik untuk PNS yang direkrut. “Jangan sampai mereka sudah pintar, penuh talenta, tesnya serbasulit tetapi tidak didiklat dengan baik,” ungkap dia.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan jumlah ASN di Klaten saat ini sebanyak 10.215 orang. Mereka terdiri dari 7.507 PNS dan 2.708 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pada kesempatan itu, Mulyani juga menjelaskan pada 2023 penilaian reformasi birokrasi Klaten memperoleh indeks reformasi birokrasi (RB) 78,38 dengan predikat sangat baik (BB).
“Ini melonjak tajam dari tahun sebelumnya yakni indeks RB 59,61. Tentunya ini merupakan kolaborasi OPD dan stakeholder Pemkab Klaten dalam pencapaian nilai-nilai hukum untuk indeks RB,” jelas Mulyani.
Selain di Pendopo Pemkab Klaten, Anas mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Klaten. Selain itu, Anas beserta rombongan mengunjungi Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten. Salah satu yang dibahas dalam kunjungan ke STHD yakni transformasi menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
