SOLOPOS.COM - Warga berkumpul di bekas lokasi patok cor yang dibongkar menggunakan alat berat oleh sekelompok orang di Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Sabtu (10/2/2024). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, KLATEN — Patok cor yang dipasang warga tiga desa/kelurahan di jalan Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno, perbatasan Klaten dengan Gunungkidul, DIY, dibongkar oleh sekelompok orang menggunakan alat berat, Sabtu (10/2/2024).
Pembongkaran oleh sekelompok orang itu membuat warga bereaksi protes lantaran sejak dipasang hingga kini belum ada mediasi menindaklanjuti tuntutan warga.
Patok itu sebelumnya dipasang warga tiga desa/kelurahan di perbatasan Klaten-Gunungkidul saat aksi demo menuntut hak warga terkait dampak aktivitas pertambangan tanah uruk tol di wilayah Gunungkidul, Jumat (2/2/2024).
Beberapa tuntutan warga perbatasan Klaten-Gunungkidul yang memasang patok portal itu yakni kompensasi segera direalisasikan, kerusakan akibat tambang segera diperbaiki, serta drainase difungsikan kembali.
Beberapa tuntutan warga perbatasan Klaten-Gunungkidul yang memasang patok portal itu yakni kompensasi segera direalisasikan, kerusakan akibat tambang segera diperbaiki, serta drainase difungsikan kembali.
Aksi yang diikuti kades/lurah dari tiga wilayah itu digelar warga selang dua hari setelah kejadian talut jalan yang kerap digunakan untuk lalu lalang truk tambang itu longsor mengenai rumah warga di wilayah Desa Ngandong.
Aksi digelar oleh warga tiga desa yakni Desa Ngandong dan Kragilan, Kecamatan Gantiwarno, Klaten dan warga Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul, DIY, yang terdampak aktivitas pertambangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, patok itu dibongkar menggunakan alat berat oleh sekelompok orang, Sabtu (10/2/2024) sekitar pukul 12.00 WIB. Mendapatkan kabar pembongkaran patok cor itu, warga kemudian berdatangan ke lokasi.
Suasana sempat memanas hingga warga dan sekelompok orang yang membongkar patok ditenangkan aparat kepolisian dan TNI yang mendatangi lokasi.
Camat Gantiwarno, Veronica Retno Setyaningsih, mengatakan sebelumnya Kepala Desa (Kades) Ngandong menerima surat dari pengelola tambang pada Sabtu. Inti dari surat tersebut yakni mereka akan membongkar portal yang dipasang warga dengan alasan penambang menderita kerugian sejak jalan ditutup.
Selang beberapa jam setelah surat diterima kades, portal dibongkar menggunakan ekskavator oleh sekelompok orang. Warga tidak diterima dengan pembongkaran patok di perbatasan Klaten-Gunungkidul itu.
Sempat akan digelar mediasi namun lantaran perwakilan warga atau pemerintah desa dari wilayah Desa Kragilan, Kecamatan Gantiwarno dan Serut, Gedangsari, Gunungkidul, belum hadir, mediasi ditunda pekan depan.
“Untuk titik temunya nanti pada pekan depan akan dilakukan mediasi di Polres Klaten. Nanti dilakukan mediasi melibatkan unsur kecamatan dan tiga desa di Klaten dan Gedangsari duduk bersama dengan pihak tambang biar nanti klir,” jelas Retno saat ditemui wartawan di Ngandong, Sabtu.
Retno mengatakan lantaran masih menunggu proses mediasi, dia mengimbau agar aktivitas pertambangan tanah uruk tol Solo-Jogja itu untuk sementara dihentikan. Dia juga mengimbau berbagai pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif apalagi menjelang Pemilu 2024.
“Desa maupun kecamatan tetap mendukung proyek strategis nasional. Tetapi kalau namanya kompensasi yang sudah dijanjikan, ya ditepati. Warga jangan di-PHP [diberi harapan palsu],” jelas Retno.
Kepala Desa (Kades) Ngandong, Kunto Widyatmoko, membenarkan sebelum patok di perbatasan Klaten-Gunungkidul itu dibongkar, ada surat yang dia terima dan diantarkan oleh perwakilan perusahaan pertambangan tanah uruk tol ke kantor desa. Surat tertanggal 9 Februari 2024 itu dia terima pada 10 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB.
Sekitar pukul 12.00 WIB, patok dibongkar menggunakan ekskavator. Warga tak terima portal itu dibongkar lantaran tuntutan mereka belum terealisasi. “Tidak ada mediasi atau percakapan dan rembukan apa pun [sejak patok cor dipasang di ruas jalan desa hingga kini],” kata Kunto.
Sementara itu, perwakilan dari perusahaan tambang belum bersedia diwawancarai terkait pembongkaran patok tersebut. Dia meminta agar wawancara dilakukan pada Jumat (16/2/2024) seusai mediasi.