Soal Larangan Merokok Saat Berkendara, Polresta Solo Tunggu Petunjuk Teknis

Petugas Dinas Perhubungan Kota Solo memeriksa kelengkapan surat-surat sopir angkutan barang di Ngarsopuro, Solo, Rabu (27/3/2019). (Solopos - Nicolous Irawan)
10 April 2019 06:00 WIB Ichsan Kholif Rahman Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Polresta Solo belum bisa memastikan kapan akan memberlakukan larangan merokok saat berkendara sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019. Polresta masih menunggu petunjuk teknis mengenai pelaksanaan peraturan itu.

Wakapolresta Solo, AKBP Andy Rifai, saat ditemui Solopos.com di Mapolresta Solo, Selasa (8/4/2019), mengatakan jajaran Polresta Solo belum dapat menindak apabila ditemukan pengendara yang merokok.

“Nanti ada pemberitahuan resmi terkait penerapan aturan tersebut, perintah langsung dari Mabes Polri belum ada. Kalau sudah ada tahapannya panjang, sosialisasi, uji coba, baru penerapan aturan tersebut. Kami belum tahu apakah setelah Pemilu sudah bisa diterapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 106 ayat (1) menyebutkan pengendara harus mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi. Larangan merokok saat berkendara tersebut bukan hal baru.

Berkendara sembari mengoperasikan handphone atau merokok dapat mengganggu konsentrasi. Hal itu berdampak rawan kecelakaan bagi diri sendiri dan orang lain. Abu, asap, api, atau puntung rokok yang terbawa angin bisa mengenai pengendara lainnya.

Menurutnya, perbuatan membahayakan diri sendiri dan orang lain terdapat sanksi yakni berdasarkan Pasal 283 UU LLAJ yaitu pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda maksimal Rp750.000.

Senada dengan hal itu, Kasatlantas Polresta Solo, Kompol Imam Safii, mengatakan belum ada perintah resmi dari Mabes Polri untuk menerapkan aturan itu. Namun, diperkirakan tahapan pelaksanaan aturan itu akan dimulai setelah pemilu.

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan pertengahan Maret, penindakan tilang oleh Kepolisian di DKI Jakarta telah mencapai lebih dari 600 pengendara. Menurutnya, penerapan aturan itu di wilayah lain akan diterapkan setelah Pemilu 2019.

Menurutnya, implementasi larangan merokok sambil berkendara sudah ada sejak 2009 sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Diterapkannya larangan merokok sambil berkendara merupakan upaya membangun budaya selamat dalam berlalu lintas.

Ketegasan polisi dalam menindak pengendara yang nekat merokok secara langsung membangun budaya tertib berlalu lintas. “Tanpa terbitnya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 seharusnya larangan merokok sambil berkendara sudah bisa diterapkan mengacu pada peraturan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia, Kanada, dan Perancis sangat tegas dalam aturan ini,” ujarnya.

Menurutnya, merokok memang merupakan hak, namun apabila ingin merokok lebih baik menepi dari jalan sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.