27 Desa di Sragen Belum Cairkan Dana Aspirasi, Sibuk Pilkades?

ilustrasi anggaran. (Solopos/Dok)
10 Agustus 2019 01:00 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Diduga karena terlalu sibuk mengurusi persiapan pemilihan kepala desa (pilkades), September mendatang, sebanyak 27 desa dari total 196 desa di Sragen belum mencairkan dana bantuan keuangan khusus (BKK) 2019 atau lebih tenar dengan dana aspirasi DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati.

Dari alokasi BKK senilai Rp49.088.967.600 pada APBD 2019 baru Rp37.001.967.600 yang terserap sehingga masih tersisa Rp12.087.000.000.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sragen, Joko Hendang Murdono, saat ditemui Solopos.com seusai sosialisasi BKK di Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Kamis (8/8/2019).

Joko bersama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sragen mengundang kepala urusan dan kepala seksi yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran (PKA) di 196 desa untuk datang ke Aula Sukowati Setda Sragen, Kamis.

“Kami mengundang perangkat desa untuk sosialisasi BKK, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban BKK, dan pajak-pajaknya. Saya lihat yang sudah jalan itu masih menggunakan harga pasaran sehingga tidak relevan saat pelaksanaan kegiatan karena antara pengajuan proposal dan pelaksanaan selisihnya sampai setahun,” ujar Joko.

Atas dasar itulah, Joko menekankan pentingnya sosialisasi BKK agar pengajuan proposal sudah mengacu indeks harga yang ditetapkan Pemkab Sragen. Indeks harga itu sudah mengakomodasi kenaikan harga barang dan jasa, termasuk pajaknya, sehingga ketika proposal dan pelaksanaan memiliki rentan waktu setahun pun masih relevan.

Joko mencatat dari 196 desa di Sragen masih ada 27 desa yang sama sekali belum mengajukan pencairan BKK sedangkan empat desa tidak mendapat BKK. Joko menyebut empat desa itu yakni Desa Nganti Kecamatan Gemolong, Desa Kebonromo Kecamatan Ngrampal, Gilirejo Baru Kecamatan Miri, dan Gawan Kecamatan Tanon.

“Saya tidak tahu persis mengapa mereka tak segera mencairkan anggaran BKK. Kemungkinan karena beban tenggat untuk laporan dana desa, alokasi dana desa, dan kesibukan panitia Pilkades,” ujarnya.

Joko menambahkan alokasi BKK paling besar di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, mencapai Rp1,615 miliar dan paling kecil yakni Rp10 juta di sejumlah desa.

Joko berharap pemerintah desa bisa mengatur kinerja sesuai skala prioritas agar BKK bisa dilaksanakan. Kalau tidak segera dicairkan, Joko khawatir justru akan membebani desa pada akhir tahun.