Solopos.com, BOYOLALI — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, terpilih menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) baru menggantikan Masruri per Rabu (1/11/2023) ini.
Sebelumnya, ia masuk tiga besar seleksi Sekda Boyolali bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Boyolali, Susilo Hartono, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Boyolali, Arief Gunarto.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Wiwis dilantik oleh Bupati Boyolali, M. Said Hidayat di Pendapa Gedhe Boyolali bersama dengan 76 orang lainnya yang ikut dimutasi. Perinciannya, ada dua jabatan tinggi pratama (JPT), yaitu sekda dan staf ahli tata pemerintahan dan Kesra. Kemudian 25 jabatan administrator, 40 jabatan pengawas, dan fungsional pertama 10 orang.
Ditemui seusai acara pelantikan, Bupati Said mengaku bersyukur karena jabatan Sekda Boyolali telah terisi setelah Masruri pensiun per Selasa (31/10/2023).
“Baru saja kami lantik seorang Sekda perempuan, yang sebelumnya Boyolali juga punya Sekda perempuan, Bu Ardiningsih. Kini kami kembali melantik Sekda perempuan,” kata Said kepada wartawan di lokasi.
Diketahui, Sekda perempuan pertama di Boyolali diemban oleh Sri Ardiningsih yang purnatugas pada 2018. Kemudian digantikan Masruri, selanjutnya diemban lagi oleh Wiwis.
Dengan Sekda baru, Bupati berharap langkah cepat pembangunan di Boyolali bisa dilakukan sebaik-baiknya. Ia juga berharap dengan adanya Sekda baru bisa meningkatkan pola koordinasi yang dirasa sudah baik.
Bupati juga berpesan terkait upaya percepatan pembangunan di Boyolali dapat dilaksanakan bersama. Utamanya, yaitu terus membenahi data-data sehingga mendapatkan hasil pasti. Ia berpesan pula agar Sekda Wiwis dapat segera mengkoordinir jajarannya.
“Sehingga langkah ke depan, upaya percepatan, apalagi mengejar target RPJMD [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah] kami, kalau sesuai dengan pelantikan yang lalu sampai 2026. Namun, karena Pilkada serentak sampai 2024,” jelas dia.
Said mengatakan percepatan langkah perlu dilakukan untuk mencapai target yang awalnya dihitung per 2026 menjadi 2024 itu. Ia menjelaskan target yang belum tercapai, yaitu upaya untuk menurunkan kemiskinan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tutur Said, angka kemiskinan mencapai 9,82 persen. Sedangkan, berdasarkan Monitoring Center For Development (MCD), angka kemiskinan lebih rendah yaitu 6,71 persen. Terkait perbedaan data, Said mengatakan tidak perlu dipersoalkan dan saling menghormati dengan kerja masing-masing.
Said menjelaskan angka kemiskinan dalam RPJMD ditargetkan bisa turun pada 2026 di angka 7,6 persen. Said mengatakan saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali berupaya mempercepat agar target tersebut tercapai.
“Akan tetapi persoalannya itu tadi, kalau dengan data rilis BPS ya ketoke yo ora tekan [sepertinya tidak sampai]. Maka upaya, langkah kami dengan cara pembenahan. Alhamdulillah, kami laksanakan dengan baik,” jelas dia.
Terpisah, Wiwis mengatakan prinsip kerja Sekda adalah menjadi fungsi koordinator. Sehingga, ia akan berpikir untuk turut mengimbangi apa yang menjadi visi misi Bupati Boyolali dan percepatan pencapaian RPJMD pada 2024.
Wiwis mengatakan fokus utama pekerjaannya, yaitu pencapaian target RPJMD yang dipercepat dari 2026 ke 2024.
“Strategi terkait itu, bagaimana kami berpikir selaku sekretaris daerah dalam fungsinya sebagai staf bupati, fungsi koordinasi, kemudian dalam rangka mengimplementasi visi misi bupati. Tetap harus melakukan koordinasi, kerja sama, kolaborasi, sinergi dengan teman-teman entitas OPD atau para camat dan tentunya sampai ke jajaran pemerintahan desa,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
