SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pemilu. (freepik)
Solopos.com, BOYOLALI — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Beberapa partai politik atau parpol di Boyolali menyambut gembira keputusan yang keluar pada Kamis (15/6/2023) tersebut.
Sebelumnya mereka sempat khawatir jika MK memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup, akan banyak caleg yang kecewa. Ketua DPC PKB Boyolali, Eko Mujiono, mengungkapkan partainya sangat setuju dan menerima keputusan MK tersebut.
Ia mengatakan PKB lewat ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, telah mengusulkan agar Pemilu 2024 tetap dengan sistem proporsional terbuka.
“PKB Boyolali lewat para bacaleg yang telah terdaftar di KPU juga mengharapkan tetap proporsional terbuka karena pertama kami nanti akan kesulitan tentang penomoran bacaleg [jika berlaku sistem proporsional tertutup],” jelas Eko saat dihubungi Solopos.com, Jumat (16/6/2023).
“PKB Boyolali lewat para bacaleg yang telah terdaftar di KPU juga mengharapkan tetap proporsional terbuka karena pertama kami nanti akan kesulitan tentang penomoran bacaleg [jika berlaku sistem proporsional tertutup],” jelas Eko saat dihubungi Solopos.com, Jumat (16/6/2023).
Dengan sistem proporsional terbuka, bacaleg dengan nomor urut berapa pun berpotensi terpilih menjadi anggota legislatif di Boyolali. Sebab, lanjut Eko, dalam sistem proporsional terbuka, suara terbanyak lah yang menjadi dominan dan terpilih.
Ia mengatakan jika pemilu diputuskan menggunakan sistem proporsional tertutup, akan ada banyak bacaleg yang kecewa. Sebab kemungkinan besar yang menjadi anggota legislatif hanya orang di nomor urut satu.
“Ada juga teman-teman yang sudah rasan-rasan, kalau keputusan MK proporsional tertutup, mungkin banyak yang mundur, karena ya itu [alasannya] tentang penomoran,” kata dia.
Eko mengingat juga semasa Pemilu di Indonesia masih menggunakan sistem proporsional tertutup, yang diuntungkan adalah pengurus-pengurus partai yang biasanya dipasang di nomor urut satu.
Pendatang baru atau angkatan muda akan mudah terkalahkan. Selain itu, jika Pemilu 2024 tidak jadi menggunakan sistem proprosional terbuka, DPC PKB Boyolali juga akan kesulitan untuk menentukan nomor urut bacaleg karena takut mengecewakan beberapa pihak.
“Misal si A dijadikan nomor satu, nanti B mungkin kecewa. Kalau B yang jadikan nomor satu, gantian A yang kecewa,” kata dia.
Terpisah, Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Arifin, juga menyambut gembira keputusan MK tentang Pemilu 2024 yang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Keputusan MK, kata dia, merupakan keputusan final sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan seluruh partai.
Ia menceritakan DPD PKS Boyolali menyiapkan bacaleg berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Arifin mengatakan sudah tiga kali Pemilu di Indonesia digelar dengan sistem terbuka.
“Dengan asumsi tidak ada perubahan peraturan, kami menyiapkan strategi pemenangan. Kemudian, yang tampil di publik ya caleg itu dengan sistem yang sebelumnya,” kata dia.
Jika MK memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup, kata dia, tentunya akan ada gejolak karena harus ada perubahan strategi partai untuk pemenangan Pemilu 2024. Tidak hanya perubahan strategi partai, peraturan-peraturan terkait Pemilu 2024 juga nantinya ikut berubah.
“Tapi kan ini tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan kan hanya satu partai politik yang galau karena partai itu menginginkan Pemilu [memakai sistem proporsional] tertutup. Sementara partai lain, termasuk PKS, masih bertahan dengan sistem terbuka,” kata dia.