Solopos.com, BOYOLALI – Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Nasionalis Boyolali pada Selasa (15/8/2023) mengadakan aksi menolak kongres Mujahidin VI di depan Asrama Haji Donohudan (AHD), Boyolali.
Sekjen Majelis Mujahidin, M. Shobbarin Syakur, menanggapi penolakan tersebut. Pertama, ia menyoroti tentang spanduk yang dipasang oleh Aliansi Nasionalis Boyolali yang berbunyi “Asrama Haji Donohudan Milik Pemerintah Bukan Milik MMI”.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Majelis Mujahidin tidak mempersoalkan spanduk, karena kita negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia kepada Solopos.com, Rabu (16/8/2023).
Menurutnya, demokrasi Pancasila bukan demokrasi jalanan, bukan demokrasi liberal, juga bukan demokrasi kekuasaan atau demokrasi kelompok tertentu yang tidak ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila dan Demokrasi konstitusional.
Sehingga, ia mengatakan klaim kecintaan pada Pancasila jangan jadikan alasan memecah belah masyarakat. “Acara legal, formal dan konstitusional yang mendapat izin dari pemerintah daerah, dan Polda. Lalu ada elemen kecil yang menolak, menunjukkan masih ada orang yang menyimpan kebencian dan permusuhan pada ormas Islam. Di hari-hari peringatan 78 tahun Kemerdekaan RI, sikap negatif seperti ini seharusnya dihilangkan,” jelas dia.
Lebih lanjut, Shobbarin mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan bersaudara dalam membela dan mempertahankan NKRI. Ini merupakan bentuk komitmen melaksanakan konstitusi.
Ia juga mengatakan agar alasan dan kekhawatiran yang dikemukakan dalam menolak atau mendukung sebuah kegiatan masyarakat seharusnya tidak didasarkan asumsi dan persepsi. Karena asumsi dan persepsi bisa menutup komunikasi dan informasi antaranak bangsa dan mengancam persatuan.
Penolakan
Sebelumnya diberitakan, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Nasionalis Boyolali menggelar aksi unjuk rasa di depan Asrama Haji Donohudan (AHD) pada Selasa (15/8/2023) siang. Aksi unjuk rasa tersebut dalam rangka menolak gelaran kongres Majelis Mujahidin yang akan dilaksanakan pada Sabtu–Minggu (19-20/8/2023).
Koordinator aksi, Darto, dalam orasinya menyebut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2023 seharusnya diperingati dengan penuh kebanggaan akan jerih payah para pahlawan.
Ia menyatakan para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
“Namun faktanya, di kompleks Asrama Haji Donohudan, yang notabene milik Pemerinta Provinsi Jawa Tengah sekaligus milik umat Islam yang setiap tahunnya dipergunakan untuk kegiatan jemaah haji, saat ini digunakan oleh kelompok yang mengatasnamakan Majelis Mujahidin untuk melaksanakan kongres pada 19 dan 20 Agustus 2023,” ujar dia di tengah-tengah orasi.
Kemudian, ia mengemukakan jika Majelis Mujahidin dulunya bernama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang didirikan dan dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir. Hal tersebut, lanjut dia, sebagai hasil kongres Mujahidin I di Yogyakarta pada 2023.
“Semua orang mengetahui siapa Abu Bakar Ba’asyir, tokoh pendiri Jamaah Islamiyah (JI) dan MMI yang terlibat dalam jaringan teroris internasional,” ungkap dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
