SOLOPOS.COM - Wakil Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, memimpin Apel Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Halaman Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (13/11/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Solopos.com, WONOGIRI — Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri, Setyo Sukarno, mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan transformasi kesehatan seusai arahan dari Kementerian Kesehatan.
Sebagai informasi, transformasi sistem kesehatan menjadi tema besar Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2023. Dengan tema itu, diharapkan transformasi kesehatan bisa terlaksana di semua daerah termasuk di Wonogiri.
Namun, bukan perkara mudah untuk mewujudkan hal itu. Anggaran dan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala dalam mewujudkan transformasi kesehatan di Kota Sukses.
Wabup Wonogiri, Setyo Sukarno, dalam sambutannya pada Apel Peringatan HKN di halaman Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (13/11/2023), mengatakan peringatan HKN menjadi momentum mewujudkan sistem kesehatan yang lebih kuat di Wonogiri melalui transformasi sistem kesehatan.
Wabup Wonogiri, Setyo Sukarno, dalam sambutannya pada Apel Peringatan HKN di halaman Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (13/11/2023), mengatakan peringatan HKN menjadi momentum mewujudkan sistem kesehatan yang lebih kuat di Wonogiri melalui transformasi sistem kesehatan.
Ia mendorong Dinkes untuk bisa menindaklanjuti program transformasi kesehatan. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain mendorong promosi gaya hidup sehat di di setiap siklus hidup, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kewaspadaan tentang pentingnya menjaga kesehatan.
Selain itu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan yang ramah, fasilitas kesehatan memadai, dan ketersediaan obat-obatan serta pelatihan tenaga kesehatan secara berkelanjutan. “Masyarakat yang sehat dan produktif dapat menggerakkan roda perekonomian,” kata Setyo Sukarno.
Dari 12 jenis SPM mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, sampai pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tidak ada yang mencapai 100% secara nasional.
Menurut dia, capaian yang rendah itu mengakibatkan pembiayaan kesehatan tinggi secara nasional. Di Wonogiri, dari 12 jenis SPM, hanya pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis yang mencapai 100%. Sementara SPM lainnya masih berkisar 70%-80%. Bahkan indeks SPM pelayanan kesehatan penderita hipertensi hanya 56,46%.
Untuk memperbaiki hal itu, lahir program transformasi kesehatan. Setyarini menyampaikan ada enam pilar transformasi kesehatan, meliputi transformasi layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Dia memerinci beberapa transformasi itu dilakukan melalui edukasi tentang penyakit, khususnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, dan diabetes. Sebab penyakit-penyakit itu penyakit teratas yang menyedot anggaran pembiayaan kesehatan.
“Termasuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Makanya sekarang puskesmas di Wonogiri ada alat USG. Itu sebagai upaya mencegah kelainan dan kematian baik ibu atau bayinya,” kata Setyarini saat ditemui Solopos.com di Kantor Dinkes Wonogiri, Senin.
Kemudian untuk layanan rujukan, sambungnya, rumah sakit pemerintah daerah akan tersedia dokter spesialis beserta peralatan medis yang relevan dengan penyakit yang paling banyak diderita di Wonogiri.
Selain itu, semua penduduk harus memiliki asuransi kesehatan BPJS Kesehatan maupun swasta. Di Wonogiri, penduduk yang memiliki asuransi kesehatan sebanyak 83 %.
“Sedangkan untuk transformasi teknologi kesehatan, nanti arahnya akan ada database semua rekam medis penduduk sampai dengan genetik kesehatan penduduk. Jadi misal orang tua seseorang menderita penyakit A, maka orang itu bisa diprediksi kapan bakal menderita penyakit serupa dan bagaimana pencegahannya,” ujarnya.
Hanya, Setyarini menyebut meski saat ini terus berproses, tidak mudah mewujudkan seluruh transformasi itu dalam waktu dekat di Wonogiri. Dia menjelaskan sampai sekarang ini belum ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam alokasi anggaran. Kebijakan anggaran bukan berdasarkan skema bottom up, melainkan top-down.
“Jadi anggaran yang ada itu alokasinya tidak seusai kebutuhan di bawah. Misalnya puskesmas butuh A, tetapi alokasi anggaran di pemerintah pusat hanya ada untuk pengadaan kebutuhan B. Ini yang belum sinkron, susahnya di situ,” jelas dia.
SDM tenaga kesehatan seperti dokter, dokter spesialis, dan perawat pun masih terlalu sedikit untuk penduduk Wonogiri. Dia mencontohkan dokter subspesialis di Wonogiri hanya ada dua, yaitu subspesialis fertilitas. Tidak hanya itu, SDM pendukung pelayanan kesehatan masih sangat kurang di Wonogiri.
“Tidak ada ahli IT [informasi dan teknologi] di Puskesmas. Bahkan di Dinkes pun tidak ada ahli IT itu. Kendala itu,” ungkap Setyarini.