Magdalena Naviriana Putri / Kaled Hasby Ashshidiqy | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Bawaslu Sukoharjo menggelar rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mewujudkan Netralitas ASN, Selasa (23/5/2023). (Istimewa/Bawaslu Sukoharjo)
Solopos.com, SUKOHARJO — Kabupaten Sukoharjo menempati posisi kedua tertinggi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Bahkan Kabupaten Jamu ini menjadi daerah dengan IKP 2024 tertinggi di Soloraya.
Berdasarkan IKP 2024 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Kota Semarang menempati ranking tertinggi IKP 2024 dengan skor 73,26. Di belakangnya ada Kabupaten Sukoharjo dengan skor 70,20, Kabupaten Purworejo 67,11, dan Kabupaten Temanggung 59,05.
Indikator yang membuat Sukoharjo menempati skor tinggi lantaran rekomendasi Bawaslu perihal ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki, mengonfirmasi itu saat diwawancara Solopos.com, Jumat (15/9/2023). “Jadi, sesuai IKP yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI pada 22 Desember 2022, dari 514 kabupaten/kota, Sukoharjo memang menempati peringkat ke-2 dari dimensi penyelenggaraan Pemilu,” jelas Rochmad.
Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki, mengonfirmasi itu saat diwawancara Solopos.com, Jumat (15/9/2023). “Jadi, sesuai IKP yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI pada 22 Desember 2022, dari 514 kabupaten/kota, Sukoharjo memang menempati peringkat ke-2 dari dimensi penyelenggaraan Pemilu,” jelas Rochmad.
Ia menjelaskan, dalam IKP ada 4 dimensi yang jadi ukuran yaitu partisipasi, sosial politik, penyelenggaraan pemilu, dan kontestasi. Setiap dimensi memiliki beberapa subdimensi.
Bagi Bawaslu Sukoharjo, IKP ini justru bisa dijadikan early warning system atau deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang kemungkinan akan muncul. Selain itu IKP tersebut bertujuan untuk memetakan potensi kerawanan Pemilu di Kabupaten Sukoharjo. Data ini juga menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
Rochmad memastikan Bawaslu sudah menyiapkan langkah-langkah preventif dan persuasif agar potensi kerawanan itu tidak terjadi. Lebih lanjut, Rochmad membeberkan langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu antara lain melakukan sosialisasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dan juga dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia berharap persoalan yang sempat muncul di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 tidak akan muncul kembali pada Pemilu 2024. Bawaslu Sukoharjo juga akan meningkatkan keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Isu-isu strategis seperti potensi polarisasi masyarakat juga dipetakan untuk diantisipasi.
Isu lain yang perlu dimitigasi, menurut Rochmad, adalah penggunaan media sosial. Pemenuhan hak memilih dan dipilih juga menjadi isu strategis Bawaslu. Terutama pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan.
Rochmad berharap semua pihak ikut mengawal Pemilu 2024 agar berkualitas dan bermartabat, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberhasilan Pemilu menurutnya bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan menjadi tanggung jawab peserta pemilu dan pemilih.
“Tentunya dengan melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundangan dan norma yang berlaku,” imbuh Rochmad.