Tembus Rp1,7 Triliun, Ini Data dan Fakta Penyaluran Dana Desa di Wonogiri

Solopos.com, WONOGIRI — Dana desa senilai Rp1,734 triliun telah tersalurkan ke 251 desa di 25 kecamatan Kabupaten Wonogiri selama sembilan tahun mulai 2015 hingga 2023. Pemerintah dan masyarakat mendapatkan manfaat besar dari dana bantuan pemerintah pusat tersebut.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Program-program pemerintah desa bisa terlaksana mulai dari pembangunan fisik seperti jalan, jalan usaha tani, berbagai fasilitas umum, hingga pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, dana desa dari pemerintah pusat yang langsung ditransfer ke rekening kas desa di Wonogiri totalnya setiap tahun cenderung meningkat. Pada tahun pertama penyaluran dana desa 2015, Wonogiri memperoleh senilai Rp34,2 miliar.

Jumlah itu terus meningkat hingga pada 2023, total dana desa yang disalurkan ke Wonogiri mencapai Rp259,4 miliar. Berikut perincian penyaluran dana desa di Wonogiri dari tahun ke tahun:

• 2015: Rp34,2 miliar
• 2016: Rp155,5 miliar
• 2017: Rp198,7 miliar
• 2018: Rp196,1 miliar
• 2019: Rp227,3 miliar
• 2020: Rp224,6 miliar
• 2021: Rp224,6 miliar
• 2022: Rp213,5 miliar
• 2023: Rp259,4 miliar

Anggaran dana desa di Wonogiri tersalurkan 100% setiap tahunnya kecuali pada 2022. Saat itu ada dua desa, yaitu Gunturharjo dan Gudangharjo di Kecamatan Paranggupito yang tidak memenuhi syarat untuk menerima penyaluran tahap III lantaran tidak memenuhi syarat administrasi.

Penyelewengan Dana

Nilai dana desa yang tidak terserap oleh dua desa tersebut pada 2022 masing-masing senilai Rp157,5 juta dan Rp87,2 juta. Di sisi lain, ada juga temuan kasus penyelewengan dana desa.

Berdasarkan catatan Solopos.com, penyelewengan dana desa antara lain kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Agus Juair. Agus menyelewengkan dana APB Desa Tremes tahun 2016 dan 2017 yang di dalamnya termasuk dana desa.

Kasus ini diketahui dan Agus menjadi tersangka pada 11 November 2018. Akibat perbuatannya, Agus dinilai merugikan keuangan negara senilai total Rp355 juta. Agus telah divonis hukuman penjara selama tiga tahun dan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp423 juta.

Tak hanya itu, Agus juga dihukum denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Kasus lainnya terjadi pada awal 2023 yakni dugaan penyalahgunaan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa dan dana pembangunan sumur bor oleh Kepala Desa Sugihan, Kecamatan Bulukerto, Murdiyanto, senilai Rp94 juta.

Namun, kasus tersebut tidak sampai ke ranah hukum. Berdasarkan klarifikasi kades, dana itu hanya ditahan, tidak digunakan di luar peruntukkannya dan saat kasus itu mencuat, dana tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah.

Dana Desa Berkontribusi Menurunkan Kemiskinan

Lepas dari itu, dana desa yang diterima masing-masing desa setiap tahun memberikan banyak manfaat untuk akselerasi pembangunan desa. Salah satunya dalam penanganan kemiskinan.

Dana desa dinilai turut berkontribusi besar pada penurunan angka kemiskinan di Wonogiri. Salah satu yang tampak dari kontribusi itu yaitu penanganan rumah tak layak huni (RTLH). Sejak 2019, RTLH yang tertangani di Wonogiri sebanyak 16.743 unit.

Dari jumlah itu, dana desa memberikan kontribusi sebanyak 6.390 unit atau 38,17%. Sisanya diintervensi menggunakan empat sumber anggaran lain seperti APBD, APBD, dan CSR.

Dari sisi nonfisik, dana desa nilai menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan guyub rukun antarwarga desa. Hal itu karena banyak kegiatan bersumber dari dana desa yang bersifat swadaya atau swakelola dengan dana desa sebagai stimulan.

IDM Meningkat Pesat

Sedangkan dalam hal pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM), penyaluran dana desa di Wonogiri dari tahun ke tahun berpengaruh signifikan pada peningkatan status desa, dilihat dari terus bertambahnya jumlah desa yang naik status dari maju menjadi mandiri, dari desa berkembang menjadi desa maju, dan seterusnya. 

Bahkan hingga 2022, sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Wonogiri. Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com dari Pemkab Wonogiri, pada 2017, hanya ada satu desa berstatus mandiri, 35 desa berstatus maju, 145 desa berkembang, dan 70 desa tertinggal.

Sedangkan pada 2022 ada 53 desa mandiri, 166 desa maju, 32 desa berkembang dan nol desa tertinggal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, tak memungkiri penyaluran dana desa terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu bisa terjadi lantaran penyerapan dana desa lebih tepat sasaran.

Dengan mengelola dana desa secara mandiri, pemerintah desa dinilai lebih tahu apa yang dibutuhkan warga desa. Hal itu berbeda dibandingkan dulu sebelum ada dana desa.

Program yang menyasar desa saat itu lebih bersifat top-down. “Jadi, pemerintah kabupaten atau provinsi menyelenggarakan program di desa. Tetapi itu tidak bertahan lama. Paling banter program itu bisa bertahan dua-tiga tahun,” ucap Anton saat diwawancarai Solopos.com, belum lama ini.

Pencairan Cashless Mulai 2024

Di sisi lain, Anton pun mengakui pemanfaatan dana desa di Wonogiri masih ada kecacatan. Masih ada temuan-temuan penyelewengan dana desa oleh kepala desa atau perangkat desa.

Hal itu berpotensi terjadi karena mereka memiliki kesempatan mencairkan dana desa secara tunai. “Sistem itu mulai kami perbaiki dengan adanya transaksi nontunai atau cashless mulai 2024,” kata dia.

Inspektur Wonogiri, Mardiyanto, baru-baru ini juga mengatakan masih ada beberapa temuan penyalahgunaan dana desa di sejumlah desa. Perbaikan sistem dalam pengelolaan dana desa dengan cara transaksi nontunai menjadi pilihan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana desa.

“Tetapi itu yang diperbaiki sistemnya, kalau karakter orangnya lain lagi,” tutur dia. Sementara itu, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, juga mengakui dana desa memiliki peran sangat vital dalam membantu menurunkan angka kemiskinan.

Pada 2016, angka kemiskinan di Wonogiri tercatat masih 13,12%. Angka itu turun pada 2019 menjadi 10,25%. Akibat pandemi Covid-19 angka kemiskinan naik sedikit menjadi 10,99% pada 2022.

“Tanpa kontribusi dari dana desa, hal itu sulit tercapai. IPM [indeks pembangunan manusia] kami juga naik dari tahun ke tahun. Salah satunya ya karena dana desa. Jadi dana desa ini sangat strategis,” ucap dia.