Solopos.com, BOYOLALI — Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Boyolali mengungkapkan sejumlah temuan berdasarkan hasil pemantauan mereka selama pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Susu.
Beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya perhatian pemilih yang cenderung tercurah hanya kepada pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, KIPP juga menyoroti banyak pemilih yang tidak menjaga kerahasiaan pilihannya.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Ketua KIPP Boyolali, Andi Sarjono, pada Senin (26/2/2024), mengatakan KIPP sebagai lembaga pemantau pemilu yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah melakukan pemantauan di beberapa wilayah Indonesia termasuk Boyolali.
Sebagai informasi, pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu dilaksanakan di 3.409 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 267 desa/kelurahan dan 22 kecamatan di Boyolali. Andi kemudian membeberkan delapan temuan yang menonjol selama pemantauan oleh sukarelawan di lapangan.
Temuan-temuan itu di antaranya sebagai berikut:
- Proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya berjalan lancar dan relatif aman dengan beberapa catatan sebagai bagian dari dinamika atau kekhasan masyarakat dalam memberikan suara di pemilihan.
- Dari sisi dukungan serta pengorbanan masyarakat terlihat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari antusiasme kalangan masyarakat menjadi KPPS pada setiap TPS.
- Pada tahap kesiapan logistik yang dilakukan KPU masih terlihat kurang cermat dan teliti. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terjadi adanya kotak suara yang belum disegel saat sampai ke TPS. Ditemukan juga kotak suara dalam kondisi sobek, serta banyaknya kejadian surat suara yang kurang di TPS pada hari pemungutan suara.
- Masalah teknis pemilu kurang dipahami oleh penyelenggara di tingkat bawah. Hal ini terlihat dari terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS.
- Dengan adanya temuan kekurangan surat suara di TPS, menjadikan ada beberapa pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS.
- Maraknya penggunaan handphone di TPS/bilik suara sehingga menghilangkan esensi kerahasiaan pilihan oleh pemilih.
- Adanya instruksi atau arahan dari KPU untuk menjadwal ulang rekapitulasi di tingkat kecamatan atau PPK menjadikan kecurigaan di kalangan masyarakat terkait proses rekapitulasi.
- Atas dasar hasil pemantauan tersebut, serta analisis KIPP Boyolali sebagai standar pelaksanaan pemilu universal, menyebutkan pemilu tidak hanya dinilai pada saat hari pemungutan suara. Tapi juga dilihat dan dinilai dari sisi proses tahapan-tahapan pemilu yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.
Lima Catatan
Dari hasil catatan tersebut, KIPP Boyolali menyimpulkan serta memberikan beberapa catatan berikut agar menjadi perhatian bagi penyelenggara Pemilu maupun masyarakat ke depannya. Pertama, perhatian pemilih di masyarakat seperti tercurah kepada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Padahal pada pemilihan tersebut masyarakat juga memilih DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPR kabupaten/kota. “Namun terlihat kurangnya porsi yang cukup untuk pemilihan legislatifnya,” kata Andi.
Kedua, pelaksanaan Pemilu 2024 masih banyak diwarnai tidak baiknya sistem distribusi logistik mulai dari KPU sampai ke KPPS. Ketiga, penyelenggara adhoc pada tingkatan bawah masih banyak yang tidak paham terkait peraturan dan teknis pemilih dalam memberikan hak suaranya.
Keempat, banyaknya pemilih yang tidak menjaga kerahasiaan pilihannya, bahkan cenderung menunjukkan kepada umum mengenai pilihannya melalui sarana gadget.
Kelima, terjadinya penundaan dan penjadwalan kembali rekapitulasi di PPK terindikasi bahwa aplikasi Sirekap bermasalah. “Temuan hasil pemantauan di lapangan yang di peroleh sukarelawan KIPP dan perkembangannya akan terus kami pantau sampai rekapitulasi berjenjang,” jelas Andi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
