Solopos.com, SUKOHARJO — Sebanyak 9.936 rumah di Kabupaten Sukoharjo masih tergolong tidak layak huni. Ribuan rumah tak layak huni (RTLH) itu membutuhkan bantuan untuk rehab.
Penanganan peningkatan kualitas RTLH membutuhkan atensi dan akselerasi guna mewujudkan target zero RTLH pada 2026. Jumlah RTLH yang belum direhab sebanyak 9.936 unit itu tersebar di 12 kecamatan.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Program peningkatkan kualitas RTLH tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021-2026. Setiap tahun, jumlah RTLH yang direhab sekitar 1.500 unit.
Program rehab RTLH itu dari berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Beberapa hari lalu, Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan bantuan program peningkatan kualitas rumah tak layak huni atau RTLH dengan menyasar 399 unit di Sukoharjo. Anggaran bantuan berasal dari dana aspirasi Puan Maharani senilai kurang lebih Rp7,9 miliar.
Bantuan tersebut dialokasikan di empat kecamatan, yakni Baki, Gatak, Grogol, dan Kartasura. Masing-masing penerima mendapat bantuan stimulan senilai Rp20 juta.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKPP) Sukoharjo, Taufik Aditama, mengatakan program rehab RTLH pada 2023 sekitar 1.500 unit. Perinciannya, program rehab RTLH dari BSPS sebanyak 399 unit.
Kemudian bantuan keuangan pemerintah desa dari Pemprov Jateng untuk perbaikan sebanyak 296 unit rumah tak layak huni dan APBD Pemkab Sukoharjo sebanyak 200 unit.
“Nanti, saat APBD Perubahan ada penambahan anggaran program rehab RTLH untuk 500 unit. Ini belum termasuk bantuan stimulan dari perusahaan seperti corporate social responsibility (CSR). Biasanya, Bank Jateng yang kerap menggulirkan bantuan rehab RTLH setiap tahun,” kata dia kepada Solopos.com, Minggu (25/6/2023).
Kolaborasi dengan Swasta
Taufik tak memungkiri penanganan RTLH menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secepatnya. Terlebih, jumlah RTLH yang belum direhab lebih dari 9.000 unit. Hal ini membutuhkan akselerasi percepatan agar wilayah Kabupaten Jamu bebas dari RTLH.
Pemerintah harus berkolaborasi dengan pihak swasta atau perusahaan yang concern terhadap peningkatan kualitas RTLH. “Para developer atau pengembang perumahan diajak untuk membantu pemerintah menuntaskan program rehab RTLH. Ini penting karena pemerintah tak berjalan sendiri melaksanakan program rehab RTLH,” ujar dia.
Selain rehab rumah tak layak huni, Pemkab Sukoharjo juga gencar melaksanakan program pembangunan rumah baru untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini kali pertama dilaksanakan di Sukoharjo pada 2022.
Kala itu, ada 18 keluarga kurang mampu yang mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Tengah. Pembangunan rumah baru bagi warga kurang mampu merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi krisis perumahan atau backlog.
Jawa Tengah menjadi rujukan program nasional dalam mengatasi krisis perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni. “Ini program Pemprov Jawa Tengah, sehingga kami terus melakukan sinkronisasi data secara berkala,” papar dia.
Sementara itu, seorang warga Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Wardiman mengatakan semestinya pemerintah desa juga turut berkontribusi dalam akselerasi percepatan penanganan rumah tak layak huni di Sukoharjo.
Nilai bantuan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat cukup besar. Sebagian dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai rehab RTLH di wilayahnya masing-masing.
“Misalnya, satu desa mengalokasikan dana rehab RTLH lima unit saja, dikalikan total jumlah desa, yakni 150 desa. Artinya, ada 750 unit RTLH yang direhab dalam setahun. Bisa jadi, lebih dari lima unit rumah karena bantuan dana desa tak lagi digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur desa,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
