Solopos.com, SRAGEN—Dua anggota Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk melakukan penilaian dan survei integritas terkait dengan monitoring center for prevention (MCP), Rabu (5/6/2024) pagi hingga sore hari.
Mereka mencermati pelaksanaan kegiatan di delapan area intervensi dalam program MCP.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Delapan area intervensi dalam program MCP itu terdiri atas perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan.
Inspektur Daerah Sragen, Badrus Samsu Darusi, kepada Solopos.com, Kamis (6/6/2024), mengungkapkan selain penilaian terhadap program MCP, dua personel Tim Korsupgah KPK itu juga melakukan survei penilaian integritas (SPI).
Dalam penilaian SPI, jelas dia, objek yang menjadi responden ada tiga, yakni internal ASN, eksternal pengguna layanan, dan pakar atau ahli (expert), seperti dari advokat, kepolisian, kejaksaan, dan jurnalis, serta pelaku usaha.
“Polanya berkembang terus dan orientasi dari MCP itu mengedepankan pencegahannya. Setiap tahun ada dinamika perkembangan kasus dan update sehingga pola pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah juga terus berkembang,” jelas Badrus.
Dia menyampaikan masih delapan area intervensi yang menjadi objek penilaian dalam MCP, termasuk layanan berintegritas. Dia mengatakan KPK juga berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan 40 gerai pelayanan publik.
Menurut pengamatannya, KPK melihat pelayanan di MPP yang sesuai harapan, seperti adanya transparansi pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), pembayaran juga di tempat, ada maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, sosialisasi SPI, dan personel KPK juga berdialog langsung dengan masyarakat pengguna layanan.
“Jadi KPK mengambil sampel beberapa orang untuk ditanyai berkaitan dengan pelayanan di MPP. Dengan dialog itu, KPK juga mendapatkan gambaran langsung dari sisi pengguna layanan. Supervisi berlangsung hanya sehari, mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. Hasilnya nanti diketahui pada akhir tahun,” terang Badrus.
Dia berharap MCP tahun 2024 lebih baik ketimbang 2023. Dia menyebut MCP pada 2023 mencapai 95 dan terhitung menjadi kabupaten dengan MCP terbaik nasional. Dia mengatakan biasanya disampaikan juga dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
