Solopos.com, BOYOLALI — Pemerintah berencana memajukan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2024 dari sebelumnya 27 November menjadi September. Pemkab Boyolali menyatakan kesiapannya jika rencana benar-bena terwujud.
Asisten I Setda Boyolali, Hendarto Setyo Wibowo, menyampaikan telah menata kesiapan untuk pendanaan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Di APBD telah kami siapkan, baik untuk Bawaslu, KPU, kemudian pengamanan baik TNI/Polri sudah disiapkan,” kata dia saat berbincang dengan Solopos.com seusai acara HUT ke-78 TNI di Kodim Boyolali, Sabtu (7/10/2023).
“Insyaallah aman-aman saja,” lanjut dia. Ia mengatakan akan ada komunikasi lebih lanjut dengan KPU dan Bawaslu Boyolali terkait Pilkada jika benar dimajukan dari jadwal semula November 2024 jadi September.
Hendarto juga mengatakan sebentar lagi akan ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang saat ini sedang diproses di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boyolali. Setelah NPHD terbit, dana akan salurkan ke masing-masing pihak yakni Bawaslu, KPU, dan pengamanan via Satpol PP Boyolali.
“KPU Rp36 miliar, Bawaslu Rp11,5 miliar, Polri Rp2,3 miliar, dan TNI Rp700 juta,” kata dia. Total anggaran yang digelontorkan Pemkab Boyolali untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 senilai Rp50,5 miliar.
Terpisah, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat mengenai Pilkada 2024 yang rencananya dimajukan. Akan tetapi, ia menyatakan kesiapannya jika benar jadwal tersebut dimajukan.
“Kalau dari kami ya tentu siap, apa pun yang menjadi keputusan pembuat regulasi, kami siap jalankan,” kata dia, Minggu (8/10/2023).
Sebelumnya, Widodo menyampaikan Bawaslu mendapat dana hibah dari Pemkab untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 senilai Rp11,5 miliar. Dana tersebut menurutnya cukup dan sesuai perhitungan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Boyolali.
Alasan Jadwal Dimajukan
“Dibandingkan Pilkada sebelumnya, ada kenaikan hampir Rp3,5 miliar. Waktu itu kami dapat sekitar Rp8 miliar, lebihnya Rp47 juta,” kata dia.
Ia menjelaskan kenaikan anggaran Pilkada 2024 disebabkan jumlah kecamatan yang bertambah. Pada 2020, baru ada 19 kecamatan dan sekarang 22 kecamatan. Dengan adanya penambahan jumlah kecamatan, otomatis ada penambahan tempat pemungutan suara (TPS).
“Kami juga meningkatkan jumlah dan jangkauan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif agar bisa menjangkau sampai ke level bawah,” kata dia.
Sementara itu, Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin, menyampaikan KPU memperoleh anggaran Pilkada 2024 senilai Rp36 miliar. Dana tersebut naik dibanding Pilkada 2020 yang hanya Rp31 miliar.
Ia mengungkapkan anggaran tersebut cukup untuk membiayai tahapan Pilkada 2024. Ia optimistis anggaran tersebut dapat membuat Pilkada 2024 berjalan lancar.
“Alhamdulillah kemarin meski ada tarik ulur dengan pemerintah daerah, anggaran kami kan anggaran yang muncul berbasis tahapan, bukan tahapan yang berbasis anggaran. Artinya tahapan memang harus berjalan, dan kami di angka Rp36 miliar,” kata dia.
Ia menjelaskan nilai anggaran tersebut dengan asumsi daftar pemilih tetap ada 825.360 orang seperti Pemilu 2024, sehingga per orang teranggarkan sekitar Rp43.000.
Wacana mempercepat Pilkada 2024 mencuat pada awal September 2023 lalu. Diberitakan Antara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan usulan jadwal Pilkada dimajukan muncul dari hasil diskusi partai politik, pengamat politik, hingga pemerintah.
Salah satu alasannya perlunya jadwal Pilkada dimajukan karena jika tetap digelar pada November 2024, pelantikan kepala daerah hasil pilkada itu tidak akan serentak. Padahal tujuan pilkada digelar serentak yakni agar pelantikan kepala daerah bisa serentak juga. Tito mengatakan usulan tersebut masih dibahas termasuk dengan KPU.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
