Solopos.com, KLATEN – Tujuh fraksi DPRD Klaten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Klaten tahun anggaran 2024 menjadi Perda.
Penanganan kemiskinan, penurunan angka stunting, hingga perbaikan jalan rusak masih menjadi prioritas pembangunan pada tahun depan. Persetujuan itu disampaikan masing-masing fraksi saat rapat paripurna di DPRD Klaten, Senin (27/11/2023).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Prioritas APBD yang jelas masih untuk penanganan kemiskinan, penurunan angka stunting, perbaikan jalan rusak, termasuk pemulihan ekonomi. Nanti juga banyak anggaran untuk kegiatan Pemilu,” kata Mulyani saat ditemui wartawan seusai rapat paripurna.
Terkait perbaikan jalan yang menjadi prioritas pada APBD 2024, menurut Mulyani, menyebar di berbagai wilayah Kabupaten Klaten, terutama pada ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.
“Kami prioritaskan jalan yang kondisinya rusak dan paling ramai dilalui masyarakat. Setiap wilayah ada perbaikan jalan. Tetapi kami kriteriakan perbaikannya berupa penguatan dengan cor, aspal, dan pemeliharaan karena melihat kondisi APBD terbatas, padahal kebutuhan banyak,” kata dia.
Terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan kabupaten yang rusak akibat dilintasi truk pengangkut uruk tol, Mulyani menjelaskan hingga kini belum ada.
“Klaten menjadi jalur PSN [proyek strategis nasional], tetapi pemihakan untuk perbaikan jalan pada 2024 masih seperti tahun-tahun ini dan sebelumnya. Klaten sepertinya hanya diberi untuk dua ruas saja. Padahal usulan kami banyak. Kami upayakan untuk komunikasi dengan Kementerian PUPR,” jelas dia.
Total belanja daerah pada APBD Klaten 2024 senilai Rp3,1 triliun. Sementara pendapatan daerah pada 2024 diproyeksikan Rp2,595 triliun dan pembiayaan netto Rp514 miliar.
Transparan dan Pro Rakyat
Sebelumnya, Raperda APBD Klaten 2024 sudah melalui pembahasan antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Pada pandangan akhir fraksi di DPRD, seluruh fraksi menyetujui Raperda APBD Klaten 2024 menjadi Perda.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Klaten, Dalono, mengatakan APBD 2024 merupakan APBD yang sangat strategis dan memiliki nuansa politik yang sangat signifikan dalam menghadapi pemilu 2024. Lantaran hal itu, dia mengatakan dalam proses penganggaran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Rakyat semakin cerdas, sehingga kebijakan penganggaran hendaknya transparan dan pro rakyat, sehingga APBD 2024 bisa berjalan dengan lancar, akuntabel, dan responsible,” kata Dalono.
Dalono juga menjelaskan prinsip dasar dalam penetapan APBD yakni memperhatikan penyelesaian visi dan misi yang sudah menjadi komitmen bersama. “Sebagaimana pemandangan umum kami, Klaten masih punya beban terhadap kemiskinan. Oleh karena itu hendaknya kemiskinan menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan anggaran tahun 2024,” kata Dalono.
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Klaten, Yusuf Effendi, mengatakan penanganan kemiskinan, stunting, dan pemberdayaan ekonomi masih menjadi prioritas pembangunan di Klaten. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik juga perlu diperhatikan.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah daerah bisa menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Klaten agar pembiayaan APBD tak tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
