Solopos.com, SUKOHARJO — Sebanyak 17.731 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Sukoharjo dilantik serentak, Kamis (25/1/2024). Dalam pelantikan itu juga digelar penanaman pohon sebagai bentuk tanggung jawab moral Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap banyaknya penggunaan kertas.
Seperti diketahui selama penyelenggaraan pemilu tak sedikit kebutuhan kertas yang digunakan. Banyak pohon yang ditebang untuk bahan baku kertas.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Ketua KPU Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo, menyebut setelah dilantik, anggota KPPS diminta menanam pohon serentak di sekitar lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tugas masing-masing.
KPU menyadari banyaknya logistik pemilu berbahan baku kertas yang telah dicetak, memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. KPU memandang perlunya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
“Ini gerakan nasional, perintah KPU RI. Total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik Pemilu 2024 sekitar 65.998 ton. Kebutuhan tersebut dapat diganti dengan menanam 5.709.898 bibit pohon. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kilogram kertas,” katanya.
jika jumlah 5.709.898 batang pohon dikalikan 11,6 kg akan menghasilkan sebanyak 66.234.816 kg atau 66.234 ton kertas. Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam Pemilu 2024.
Hal itu yang melatarbelakangi KPU meminta seluruh KPPS termasuk di Sukoharjo diminta menanam tanaman keras untuk ditanam di sekitar lingkungan TPS. Di antaranya di kebun, pekarangan maupun di lokasi lain dekat TPS yang memungkinkan.
Syakbani mengatakan penanaman tersebut sekaligus sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus sebagai rasa terima kasih kepada lingkungan yang telah berkontribusi dalam pemenuhan logistik berupa kertas Pemilu 2024.
Syakbani mengatakan dari ribuan KPPS yang dilantik itu satu di antaranya sempat mengundurkan diri namun telah digantikan sebelum pelantikan berlangsung.
“Satu KPPS ada yang sempat mundur tetapi sebelum dilantik, jadi langsung kami ganti. Alasannya karena memperoleh pekerjaan ,” ungkap Syakbani.
KPPS memiliki peran sangat penting sebagai penyelenggara pemilu. Hal itu telah diatur dalam Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing.
“Saya harap KPPS terlantik agar bekerja dengan tanggung jawab, teliti dan penuh integritas demi pelaksanaan pemilu yang luber jurdil,” pesan Syakbani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
