Magdalena Naviriana Putri / Kaled Hasby Ashshidiqy | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sukoharjo Sudarmadi saat ditemui di Gedung Lestari Polokarto Sukoharjo, Kamis (16/11/2023). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri)
Solopos.com, SUKOHARJO — Situasi politik yang kian menghangat belakangan ini seiring dengan telah ditetapkan capres-cawapres di Pemilu 2024 diklaim belum memengaruhi kinerja para perangkat desa (perdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD) di Kabupaten Sukoharjo.
Sejauh ini belum ada aparat desa dan BPD di Sukoharjo yang terbukti tidak netral. Situasi di tingkat desa pun masih kondusif.
Keterangan ini disampaikan Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sukoharjo, Sudarmadi, menyikapi kondisi politik saat ini. “Saya kira [kinerja perangkat desa dengan BPD] tidak [terpengaruh dengan tahun politik], karena sesuai dengan amanat UU Pemilu, perangkat desa dan BPD harus netral,” tegas pria yang juga Ketua BPD Desa Cemani, Grogol, Sukoharjo, Kamis (16/11/2023).
Sudarmadi juga memastikan anggota BPD Sukoharjo yang berjumlah lebih dari 1.000 orang masih berpegang pada regulasi dengan tidak menjadi anggota partai politik (parpol) maupun juru kampanye mana pun.
“Sementara tidak ada [temuan ketidaknetralan anggota BPD] karena dalam penjaringan [anggota BPD] pun harus memenuhi persyaratan. Serta harus menandatangani pakta integritas dia bukan anggota parpol. Bagaimanapun BPD Sukoharjo rata-rata adalah tokoh-tokoh pilihan masyarakat,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Camat Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Heri Mulyadi. Ia menilai BPD di wilayahnya tidak ada yang bermasalah dengan masalah netralitas. Ia juga menyebut BPD sejauh ini bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan UU No. 6/2014 tentang Desa.