SOLOPOS.COM - Caleg PDIP se-Soloraya yang terancam gagal dilantik bersama Dewan Kehormatan dan Sekretaris DPD PDIP di Jakarta pada Rabu (27/3/2024). (Istimewa/Caleg PDIP)

Solopos.com, KARANGANYAR-Caleg PDIP di Soloraya yang terancam tak dilantik menjadi anggota DPRD gegara terganjal sistem komandan tempur (Komandante) akhirnya bisa sedikit bernapas lega.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP telah menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah, untuk segera menyelesaikan kisruh caleg tersebut. Jika tak mampu menyelesaikan, DPP PDIP akan mengambil alih penyelesainnya.
Hal itu disampaikan Caleg PDIP terpilih dari Dapil I Karanganyar meliputi Kecamatan Karanganyar Kota, Matesih, dan Mojogedang Suprapto alias Koting kepada Solopos.com, Sabtu (30/3/2024).
Sebanyak tujuh caleg PDIP se-Soloraya peraih suara terbanyak telah menemui Dewan Kehormatan DPP PDIP di Jakarta pada Rabu (27/3/2024).
Kedatangan para caleg ini diterima langsung oleh Ketua DKP Komarudin Watubun. “Kami sampaikan permasalahan di daerah, dengan adanya sistem Komandan Te yang itu tidak diberlakukan di semua daerah,” kata dia.
Menurutnya, Dewan Kehormatan PDIP memberikan respons positif dan meminta DPD PDIP Jateng yang saat itu diwakili Sekretaris DPD PDIP Sumanto untuk segera diselesaikan. Jika tak mampu diselesaikan, DPP PDIP akan mengambil alih penyelesaian kisruh itu. Dia mengatakan polemik ini terjadi di semua daerah di Jateng. Kecuali Solo, Wonogiri dan Boyolali karena tak memakai sistem Komandante atau pemenangan elektoral pemimpin berbasis gotong royong.
Sistem Komandante ini diatur dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 yang diterbitkan DPD PDIP Jateng. Dalam aturan itu, PDIP menggunakan sistem penghitungan mandiri dan tidak menggunakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan siapa yang berhak duduk di kursi DPRD. “Kami kini menunggu DPD menyelesaikan persoalan ini. Apabila tidak juga membuahkan hasil, kami akan kembali mengadu ke Dewan Kehormatan DPP,” katanya.
Selain meminta DPD PDIP Jateng menyelesaikan polemik itu, Koting mengatakan Dewan Kehormatan DPP PDIP juga menegaskan bahwa kewenangan pemecatan kader ada di tangan DPP. Bukan di tangan DPC maupun DPD PDIP.
Dengan secercah harapan ini, Koting bersamaa caleg lainnya mengaku sedikit lega. Selain ke Dewan Kehormatan DPP PDIP, dia juga mengadukan nasib ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat.
“Ada sejumlah kader yang diancam dipecat. Kalau saya sendiri dinilai indisipliner. Tapi indisiplinernya dimana, tidak ada kejelasan. Kalau soal pemecatan, sepenuhnya kewenangan DPP. Itu juga tidak serta merta dipecat. Para pihak akan dipanggil untuk dilakukan klarifikasi,” jelasnya.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya